JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Vonis mantan konsultan teknologi informasi Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias Ibam dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) diperberat menjadi 5 tahun penjara, Senin 31 Agustus 2026.
Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta juga menjatuhkan denda Rp 500 juta serta membebankan uang pengganti Rp 5 miliar kepada Ibam.
Putusan tersebut lebih berat dibandingkan vonis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada Ibam.
Dalam putusan tingkat pertama, Ibam dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Ibam kemudian mengajukan banding karena tidak menerima vonis tersebut.
Dalam perkara ini, Nadiem Anwar Makarim bersama sejumlah terdakwa lain didakwa melakukan korupsi pengadaan laptop Chromebook saat menjabat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Proyek pengadaan tersebut disebut menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 2,1 triliun.
Vonis Ibam Diperberat
PT DKI Jakarta kemudian memperberat hukuman Ibam dari 4 tahun menjadi 5 tahun penjara.
“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ibrahim alias Ibam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500 juta,” ujar hakim saat membacakan amar putusan di PT DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin 31 Agustus 2026.
Apabila denda Rp 500 juta tidak dibayar, Ibam harus menjalani pidana pengganti selama 140 hari.
Selain hukuman badan dan denda, hakim banding juga membebankan uang pengganti sebesar Rp 5 miliar kepada Ibam.
“Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5 miliar,” ujar hakim.
Apabila uang pengganti tidak dibayar, harta benda Ibam akan dirampas untuk kemudian dilelang.
Jika harta benda Ibam tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, hukuman itu diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.
Alasan Hakim Bebankan Uang Pengganti Rp 5 Miliar
Hakim PT DKI Jakarta menjelaskan alasan hukuman Ibam diperberat pada tingkat banding, termasuk adanya kewajiban membayar uang pengganti Rp 5 miliar.
Ketua majelis hakim Catur Iriantoro mengatakan sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya bertujuan menjatuhkan pidana badan kepada pelaku.
Menurut hakim, pemberantasan korupsi juga bertujuan mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi.
“Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terlebih dahulu perlu ditegaskan bahwa sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya bertujuan menjatuhkan pidana badan pada pelaku, tetapi juga bertujuan mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi,” ujar Catur.
Hakim menyebut pidana tambahan berupa uang pengganti merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemberantasan korupsi.
Undang-Undang Tipikor mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Hakim menegaskan tujuan aturan tersebut bukan semata-mata memberikan penderitaan kepada pelaku.
Namun, aturan itu juga bertujuan memastikan keuntungan yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi atau kerugian yang timbul akibat tindak pidana tersebut dapat dipulihkan kepada negara.
Pidana uang pengganti juga tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai konsekuensi ketika terdakwa menikmati hasil tindak pidana secara pribadi.
Menurut hakim, pemberian uang pengganti harus mempertimbangkan hubungan antara perbuatan terdakwa, manfaat ekonomi yang timbul dari tindak pidana, serta bagian pertanggungjawaban masing-masing pelaku berdasarkan pembuktian.
Penilaian uang pengganti juga harus memperhatikan keseluruhan rangkaian tindak pidana yang terbukti serta kontribusi nyata setiap pelaku terhadap timbulnya kerugian negara.
Hakim PT DKI Jakarta menyatakan sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama pada PN Tipikor Jakarta Pusat bahwa Ibam terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi.
Perbuatan tersebut dinilai mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam pengadaan digitalisasi pendidikan tahun 2020 dan 2021 di Kemendikbudristek.
Hakim menilai kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari pengadaan Chromebook yang dilakukan sesuai dengan peran masing-masing terdakwa.
Dengan demikian, hakim menyatakan terdapat hubungan kausal antara perbuatan Ibam dan timbulnya kerugian keuangan negara yang menjadi objek pemulihan melalui mekanisme pidana tambahan.
Daftar Vonis Terdakwa Kasus Chromebook
Berikut vonis sejumlah terdakwa dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook:
- Nadiem Makarim: 10 tahun penjara.
- Ibrahim Arief alias Ibam: 5 tahun penjara.
- Sri Wahyuningsih: 4 tahun penjara.
- Mulyatsyah: 4,5 tahun penjara. HUM/GIT
