MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Praperadilan Febrie Adriansyah: Polri Tegaskan Pencegahan ke Luar Negeri Bukan Sewenang-wenang

Publisher: Redaktur 19 Agustus 2026 3 Min Read
Share
Sidang praperadilan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah digelar di PN Jakarta Selatan.
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id– Kortas Tipikor Polri menegaskan pencegahan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah ke luar negeri bukan tindakan sewenang-wenang, melainkan instrumen hukum acara pidana untuk kepentingan penyidikan, Rabu 19 Agustus 2026.

Hal tersebut disampaikan Kortas Tipikor selaku Termohon II dalam sidang praperadilan yang diajukan Febrie Adriansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Febrie sebelumnya menggugat penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan, hingga pencegahan dirinya ke luar negeri.

Kortas Tipikor menyebut larangan sementara bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia dalam rangka kepentingan proses peradilan pidana telah diatur dalam Pasal 141 KUHAP.

Termohon menegaskan tindakan pencegahan bukan prosedur tambahan di luar hukum, tindakan administratif secara sewenang-wenang, maupun bentuk penghukuman sebelum adanya putusan pengadilan.

Baca Juga:  Kurir 72 Kg Sabu di Tangerang Manfaatkan Perayaan HUT Ke-78 Bhayangkara

“Melainkan instrumen hukum acara pidana yang secara eksplisit dibenarkan oleh undang-undang,” kata perwakilan Termohon II dalam persidangan.

Kortas Tipikor menjelaskan Febrie telah ditetapkan sebagai tersangka pada 10 Juli 2026, sedangkan permohonan pencegahan diajukan sehari setelahnya, yakni 11 Juli 2026.

Dengan demikian, menurut Termohon II, syarat subjek yang dapat dikenai larangan keluar wilayah Indonesia telah terpenuhi.

Dalam surat permohonan pencegahan tersebut juga disebutkan secara tegas bahwa tindakan itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

Kortas Tipikor mengatakan pencegahan dilakukan karena terdapat kekhawatiran tersangka melarikan diri ke luar negeri atau telah berada di tempat pemeriksaan imigrasi untuk meninggalkan Indonesia.

Termohon membantah dalil yang menyebut pencegahan dilakukan secara otomatis hanya karena Febrie telah berstatus tersangka.

Baca Juga:  Revaldo Positif Narkoba dan Psikotropika, Polisi Temukan Barang Bukti di Apartemen

Menurut Kortas Tipikor, tindakan tersebut dilakukan untuk menjamin kepentingan konkret dalam proses penyidikan.

Termohon juga menilai permohonan Febrie mengenai sah atau tidaknya pencegahan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Kortas Tipikor menyebut pencegahan terhadap tersangka merupakan upaya paksa yang dibenarkan secara tegas oleh KUHAP.

Selain itu, status Febrie sebagai tersangka telah ada sebelum permohonan pencegahan diterbitkan dan tindakan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada status tersangka.

Termohon juga menilai Febrie keliru menggunakan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian sebagai dasar mengenai kewajiban pemberitahuan.

Menurut Termohon II, ketentuan tersebut mengatur penangkalan, bukan pemberitahuan pencegahan.

Kewajiban pemberitahuan yang relevan disebut terdapat dalam Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Keimigrasian dan berkaitan dengan keputusan pencegahan.

Baca Juga:  Istri Polisi Gugur di Lampung Desak Sidang Militer Tersangka Digelar Terbuka

Termohon menilai persoalan pemberitahuan tidak serta-merta membuat tindakan pencegahan batal demi hukum.

Dalam permohonannya, Febrie meminta hakim praperadilan membatalkan surat penetapan tersangka terhadap dirinya.

Mantan Jampidsus tersebut juga mempersoalkan keabsahan penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan penyidik Polri.

Febrie secara khusus menggugat penggeledahan di kediamannya di kawasan Sentul yang dilakukan pada Rabu 8 Juli 2026 malam hingga Kamis 9 Juli 2026 dini hari.

Dia menilai sejumlah proses hukum yang dilakukan Polri tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalam perkara praperadilan ini, Febrie Adriansyah bertindak sebagai Pemohon, Polda Metro Jaya sebagai Termohon I, Kortas Tipikor Polri sebagai Termohon II, dan Kejaksaan Agung sebagai Turut Termohon. HUM/GIT

TAGGED: Febrie Adriansyah, Imigrasi, Jampidsus, Kejagung, Kortas Tipikor, KUHAP, Pencegahan, Polda Metro Jaya, Polri, praperadilan, Sentul, Tersangka
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, KPK Siap Sikat Aset Hasil Korupsi
20 November 2026
KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian, Dalami Dugaan Plotting Dana Bencana ke Vendor Swasta
20 November 2026
KPK Ungkap Dugaan Hamenang Pakai Dana Kecamatan Rp 50 Juta per Camat untuk Bayar EO HUT Klaten
20 November 2026
Gus Alex Akui Terima Rp 1,3 Miliar dari Biro Travel dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
20 November 2026
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, Agus Winarto menyampaikan hasil kinerja keimigrasian tahun 2026 didampingi Kabid Doklanintalkim RA Pandu Satryonegoro (kiri) dan Kasi Wasdakim Regi Haris Sasongko.
294 WNA Ditindak Imigrasi Juanda, Dugaan Kejahatan Lintas Negara Jadi Alarm Pengawasan
19 November 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian, Dalami Dugaan Plotting Dana Bencana ke Vendor Swasta
20 November 2026
KPK Ungkap Dugaan Hamenang Pakai Dana Kecamatan Rp 50 Juta per Camat untuk Bayar EO HUT Klaten
20 November 2026
Gus Alex Akui Terima Rp 1,3 Miliar dari Biro Travel dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
20 November 2026
Pengganti Gibran Masih Misteri, Syahganda: Wapres yang Suka Pempek
19 November 2026

Baca Berita Lainnya:

Komisi Pemberantasan Korupsi

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, KPK Siap Sikat Aset Hasil Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian, Dalami Dugaan Plotting Dana Bencana ke Vendor Swasta

Korupsi

KPK Ungkap Dugaan Hamenang Pakai Dana Kecamatan Rp 50 Juta per Camat untuk Bayar EO HUT Klaten

Korupsi

Gus Alex Akui Terima Rp 1,3 Miliar dari Biro Travel dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?