JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menanggapi wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR yang tengah dikaji Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah antisipasi dampak konflik di Timur Tengah, Senin 16 Maret 2026.
Herman Khaeron mengatakan dalam kondisi tertentu pemerintah perlu menyiapkan berbagai opsi pengetatan fiskal guna menjaga stabilitas anggaran negara.
“Dalam situasi tertentu kita harus siap dengan berbagai opsi pengetatan fiskal, termasuk pemotongan alokasi belanja pegawai tidak kecuali gaji menteri dan anggota DPR,” kata Herman Khaeron kepada wartawan.
Menurutnya, langkah pengetatan anggaran harus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pengetatan anggaran dalam rangka penyelamatan APBN harus berorientasi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan tingkat pertumbuhan ideal. Oleh karena itu kami serahkan kepada Presiden untuk melahirkan skenario terbaik dalam mengantisipasi dampak akibat konflik di Timur Tengah,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan sejumlah negara telah mengambil langkah adaptif menghadapi konflik di kawasan Asia Barat atau Timur Tengah.
Hal itu disampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat 13 Maret 2026.
Prabowo mencontohkan Pakistan yang mengambil kebijakan pemotongan gaji anggota kabinet dan anggota parlemen sebagai salah satu langkah menghadapi situasi krisis.
“Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Banyak negara-negara sudah melakukan langkah-langkah,” kata Prabowo.
“Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah. Mungkin Seskab ada slide untuk memberitahu, berapa langkah. Ini ada langkah Pakistan. Ini hanya sebagai perbandingan,” tambahnya. HUM/GIT
