SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Bukan sekadar seremoni. resmi ditunjuk sebagai pilot project nasional pengambilan data biometrik paspor dinas, langkah strategis yang menandai percepatan integrasi sistem keimigrasian dan diplomasi Indonesia.
Program ini merupakan kolaborasi antara dan untuk menutup celah lama: data biometrik pemegang paspor dinas yang belum sepenuhnya terekam dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), hingga kendala pembacaan di autogate bandara internasional.
Selama ini, banyak pejabat negara harus mengurus perekaman biometrik terpusat di Jakarta. Kini, melalui skema baru ini, proses tersebut dapat dilakukan di kantor imigrasi daerah. Artinya, pelayanan dipangkas lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.
Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi, Eko Budianto, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar teknis, melainkan bagian dari penguatan sistem nasional.
“Melalui interoperabilitas sistem dan penguatan regulasi, pengambilan data biometrik paspor dinas kini bisa dilakukan di seluruh kantor imigrasi. Semua pemegang paspor dinas harus terekam dalam sistem kami,” ujar Eko, Kamis, 19 Februari 2026.
Transformasi ini juga menjadi pijakan penting menuju paspor dinas elektronik—dokumen yang kini menjadi kunci akses diplomatik. Direktur Konsuler Kemlu, Akio Tamala, menyebut paspor elektronik bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis.
“Paspor elektronik bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi instrumen diplomasi. Banyak negara kini mensyaratkan paspor diplomatik dan dinas elektronik untuk fasilitas bebas visa,” tegasnya.
Ia mencontohkan, Denmark dan Swedia hanya memberikan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas elektronik Indonesia. Negosiasi dengan Spanyol dan Jerman pun hanya mencakup paspor elektronik.
Data Kementerian Luar Negeri mencatat sekitar 24.000 permohonan paspor dinas setiap tahun, dengan lebih dari 1.200 berasal dari daerah. Tanpa integrasi biometrik yang kuat, mobilitas pejabat negara berpotensi terhambat.
Di Surabaya, implementasi perdana ditandai dengan perekaman biometrik empat Taruna Akademi Angkatan Laut secara simbolis, disusul 90 taruna lainnya sebagai bagian dari uji kesiapan teknis dan koordinasi lintas instansi.
Program ini merupakan pengembangan dari uji coba sebelumnya di Kantor Imigrasi Surakarta pada November lalu. Ke depan, layanan serupa akan diperluas secara bertahap ke 151 kantor imigrasi di seluruh Indonesia.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, menyebut penunjukan Surabaya sebagai pilot project bukan hanya kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar.
“Kami memastikan layanan ini berjalan optimal dan bisa menjadi model nasional,” ujarnya.
Dengan langkah ini, Surabaya bukan hanya menjalankan proyek percontohan, melainkan menjadi titik awal reformasi paspor dinas berbasis biometrik yang lebih modern, terintegrasi, dan berdaya saing diplomatik. HUM/BAD
