JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan bersih-bersih di Pajak dan Bea Cukai setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat pajak dan pihak Bea Cukai, Kamis 5 Februari 2026.
“OTT itu kalau bahkan dilakukan di semua perwakilan Pajak dan Bea Cukai potensi dapat itu ada, karena memang dugaan korupsi itu terlalu banyak,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan.
Selain itu, Boyamin mengungkapkan pengalamannya pernah melaporkan kasus penyelundupan kendaraan hingga barang mewah. Menurutnya, kondisi Bea Cukai dan Pajak saat ini sedang tidak baik-baik saja.
“Nah itu tunjukkan memang bea cukai dan pajak sedang tidak baik-baik saja, dan dugaan saya belum mampu benahi itu, sehingga masih banyak kenakalan-kenakalan, penyelundupan masih banyak,” ucapnya.
Sementara itu, Boyamin menilai rencana Menkeu Purbaya mencopot seluruh pimpinan di dua instansi tersebut kini relevan. Ia mendukung langkah tegas terhadap jajaran yang terlibat praktik korupsi.
“Kalau sampai Pak Purbaya mimpin mau copot semuanya itu ada benarnya. Itu menurut saya perlu pembenahan, pembenahan saja tidak cukup, makanya harus ada penindakan, saya dukung KPK melakukan OTT di Ditjen Pajak dan Bea Cukai,” tuturnya.
“Nah kalau OTT diseringkan mereka akan ada pembenahan, dan ini harus dibarengi Pak Purbaya, merumahkan orang-orang nakal itu ya dirumahkan beneran saja,” sambungnya.
Sementara itu, KPK melakukan OTT di Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salah satu pihak yang diamankan adalah Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono.
“KPK mengamankan sejumlah tiga orang. Salah satunya adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin. Saat ini sedang perjalanan menuju Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Selain di Kalimantan Selatan, KPK juga melakukan OTT di kantor Bea Cukai di Jakarta yang berkaitan dengan urusan importasi. HUM/GIT
