JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama ini dinilai tidak efisien dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Presiden Prabowo menyampaikan pemerintahannya telah membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai pengelola utama seluruh kekayaan negara dalam bentuk BUMN.
Prabowo menyebutkan saat ini seluruh aset BUMN telah dihimpun dalam satu sistem pengelolaan terpadu dengan nilai mencapai lebih dari US$ 1 triliun.
“Saya sudah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, dalam satu pengelolaan yang nilainya US$ 1 triliun. Lengkapnya US$ 1.040 miliar aset under management,” kata Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah Tahun 2026 di SICC Sentul, Jawa Barat, Senin 2 Februari 2026.
Menurut Prabowo, sebelumnya pengelolaan BUMN tersebar di masing-masing perusahaan sehingga menyulitkan pengawasan dan pengendalian.
“Tadinya terpecah-pecah dalam 1.040 perusahaan. Bayangkan, siapa yang bisa mengelola 1.000 perusahaan? Ini akal-akalan,” tegasnya.
Prabowo menekankan pimpinan BUMN yang terbukti melakukan penyimpangan harus bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan negara.
Ia bahkan menyatakan tidak segan menyerahkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum jika ditemukan pelanggaran.
“Saya katakan pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enakan saja. Siap-siap dipanggil Kejaksaan,” ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan pernyataan tersebut bukan sekadar retorika. Ia mengaku tidak takut menghadapi pihak mana pun selama bertindak untuk kepentingan rakyat dan negara.
“Saya hanya takut kepada rakyat Indonesia dan Tuhan Yang Maha Esa,” ucapnya. HUM/GIT
