JAKARTA, Memoindonesia.co.id – KPK mengungkap praktik pemerasan izin tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan yang masih mengalir ke tersangka meski telah pensiun, dalam perkara dugaan korupsi periode 2019-2023 dengan nilai Rp 53 miliar, Kamis 15 Januari 2026.
Kasus dugaan korupsi di Kemnaker ini berkaitan dengan pemerasan dalam pengurusan izin penggunaan tenaga kerja asing. KPK menduga praktik tersebut berlangsung selama 2019 hingga 2023 dengan total uang yang terkumpul mencapai Rp 53 miliar.
Selain itu, KPK telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. Mereka diduga merupakan pejabat dan aparatur di lingkungan Kemnaker yang terlibat dalam pemerasan terhadap para agen tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia. Sembilan orang tersangka yaitu:
- Gatot Widiartono, Koordinator Analisis dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2021-2025.
- Putri Citra Wahyoe, Petugas Hotline RPTKA periode 2019-2024 dan Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2024-2025.
- Jamal Shodiqin, Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019-2024 yang juga Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA tahun 2024-2025.
- Alfa Eshad, Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker tahun 2018-2025.
- Suhartono, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker tahun 2020-2023.
- Haryanto, Direktur PPTKA tahun 2019-2024 yang juga Dirjen Binapenta dan PKK tahun 2024-2025 dan kini menjabat Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional.
- Wisnu Pramono, Direktur PPTKA tahun 2017-2019.
- Devi Angraeni, Direktur PPTKA tahun 2024-2025.
- Hery Sudarmanto, Sekjen Kemnaker periode 2017-2018.
Salah satu tersangka adalah mantan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Hery Sudarmanto. KPK mengungkap Hery menerima aliran uang sekitar Rp 12 miliar dalam perkara tersebut.
“Dalam perkara ini, diduga jumlah uang yang diterima HS setidaknya mencapai Rp 12 miliar,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan.
Menurutnya, Hery diduga menerima uang sejak menjabat Direktur PPTKA, Dirjen Binapenta, hingga Sekjen Kemnaker. Bahkan setelah pensiun, aliran uang tersebut masih diterimanya hingga 2025.
“Bahkan setelah pensiun pun, sampai 2025, HS diduga masih menerima aliran uang dari para agen TKA,” ujarnya.
Sementara itu, KPK masih menelusuri aliran dana dalam kasus ini karena pola pungutan tidak resmi tersebut diduga telah berlangsung lama sebelum akhirnya terungkap. HUM/GIT
