JAKARTA, Memoindonesia.co.id – KPK menetapkan lima tersangka kasus suap pengurangan pajak di KPP Madya Jakarta Utara dengan dugaan kebocoran penerimaan negara hampir Rp 60 miliar, Minggu 11 Januari 2025.
Kasus ini bermula saat PT Wanatiara Persada melaporkan kewajiban pajak tahun 2023 pada September 2025, kemudian tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Utara menemukan potensi kekurangan pembayaran pajak.
“Hasilnya terdapat temuan potensi kurang bayar sekitar Rp 75 miliar,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan.
Atas hasil pemeriksaan tersebut, PT Wanatiara Persada mengajukan sanggahan yang kemudian memicu proses tawar-menawar antara pihak perusahaan dengan Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, Agus Syaifudin.
“Sampailah turun oleh saudara AGS ini, ‘ya sudah anda membayar all in sebesar 23 miliar’, terdiri atas Rp 15 miliar untuk kekurangan pajak dan Rp 8 miliar sebagai fee,” ujar Asep.
Menurutnya, pihak perusahaan keberatan dengan permintaan fee sebesar Rp 8 miliar dan hanya menyanggupi Rp 4 miliar, sementara kekurangan pajak tetap Rp 15 miliar.
“Dari 75 miliar ini sampai terakhir menjadi 15 miliar, berarti ada kebocoran sekitar 60 miliar atau sekitar 80 persen,” kata Asep.
Pada Desember 2025, tim pemeriksa menerbitkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dengan kewajiban pembayaran pajak PT Wanatiara Persada sebesar Rp 15,7 miliar.
“Nilai tersebut turun sekitar Rp 59,3 miliar atau sekitar 80 persen dari nilai awal, sehingga menyebabkan pendapatan negara berkurang signifikan,” ujarnya.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga tersangka penerima suap, yakni Dwi Budi Iswahyu selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi, serta Askob Bahtiar dari tim penilai KPP Madya Jakarta Utara.
Sementara itu, dua tersangka pemberi suap adalah Abdul Kadim Sahbudin selaku konsultan pajak PT Wanatiara Persada dan Edy Yulianto selaku staf perusahaan. HUM/GIT
