JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Presiden Prabowo Subianto memulai babak baru dalam pemerintahannya dengan melakukan perombakan besar pertama Kabinet Merah Putih pada Senin 8 September 2025 sore.
Empat menteri dan satu wakil menteri baru dilantik di Istana Negara, membawa energi baru di sektor ekonomi dan membentuk sebuah kementerian yang bersejarah. Namun, reshuffle ini menyisakan sebuah teka-teki besar dengan dikosongkannya dua pos kementerian strategis.
Dalam upacara yang berlangsung khidmat, Presiden Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan baru, sebuah posisi vital yang akan menjadi komandan kebijakan fiskal negara. Bersamaan dengannya, tiga menteri lain dan satu wakil menteri juga mengucap sumpah jabatan.
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian petikan sumpah jabatan yang dipimpin Presiden Prabowo dan diikuti oleh para pejabat baru.
Berikut adalah daftar lengkap pejabat yang dilantik kemarin:
1. Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa
2. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtarudin
3. Menteri Koperasi: Ferry Juliantono
4. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf
5. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak
Kementerian Haji dan Gebrakan Cepat Menteri Baru
Sorotan utama dari pelantikan ini adalah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah untuk pertama kalinya. Langkah ini dinilai sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan fokus dan kualitas pelayanan bagi jutaan jemaah Indonesia setiap tahunnya.
Presiden menunjuk duet Mochamad Irfan Yusuf, yang sebelumnya mengepalai Badan Penyelenggara Haji, dan Dahnil Anzar Simanjuntak untuk memimpin kementerian baru ini.
Tak butuh waktu lama bagi para menteri baru untuk menunjukkan taringnya. Menteri Koperasi Ferry Juliantono, sesaat setelah dilantik, langsung menyatakan akan mengebut pembentukan Undang-Undang (UU) Sistem Perkoperasian Nasional untuk menggantikan UU lama dari tahun 1992.
“Secepat mungkin kita akan melahirkan undang-undang baru,” tegas Ferry.
Ia juga berkomitmen mengakselerasi program Koperasi Desa Merah Putih dengan anggaran Rp 16 triliun dan akan segera berkonsultasi dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk merealisasikannya.
Misteri Dua Kursi Kosong
Di tengah euforia pelantikan, sebuah kejanggalan besar terjadi. Surat Keputusan Presiden mengenai pemberhentian dengan hormat untuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan, dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo turut dibacakan.
Namun, hingga acara selesai, tidak ada satu pun nama pengganti yang diumumkan untuk kedua posisi tersebut.
Kekosongan di pos Menko Polhukam yang sangat vital bagi stabilitas nasional dan Menpora yang krusial bagi pengembangan generasi muda, langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan politik.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi akhirnya buka suara, namun hanya memberikan penjelasan parsial.
Ia membenarkan bahwa Presiden Prabowo belum menunjuk pejabat definitif untuk Menko Polhukam dan akan menunjuk seorang pejabat ad interim (sementara) untuk mengisi jabatan tersebut.
“Berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif,” kata Prasetyo. Namun, ia tidak memberikan alasan apapun terkait kekosongan di kursi Menpora. HUM/GIT
