MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Larangan Study Tour Ancam Dedi Mulyadi Dicopot, DPRD Jabar Angkat Bicara

Publisher: Redaktur 28 Agustus 2025 2 Min Read
Share
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (dok. Pemprov Jabar)
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Kebijakan larangan study tour yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai protes keras.

Serikat Pekerja Pelaku Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) mengancam akan melengserkan Dedi Mulyadi dari jabatannya, lantaran aturan tersebut dianggap melumpuhkan sektor pariwisata di Jawa Barat.

SP3JB mengklaim kebijakan ini telah menyebabkan ribuan pekerja di sektor pariwisata kehilangan pekerjaan.

Sejak diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA pada 6 Mei 2025, SP3JB mencatat sudah ada 2.552 pekerja pariwisata yang dirumahkan per 1 Agustus 2025.

Angka ini melonjak tajam menjadi 5.000 pekerja hingga akhir Agustus 2025. Kondisi ini membuat para pelaku usaha wisata, termasuk bisnis penginapan, UMKM, dan sektor terkait lainnya, mengalami kerugian besar.

Baca Juga:  TNI AD Sterilisasi Lokasi Ledakan Amunisi di Garut yang Tewaskan 13 Orang

Meskipun demikian, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono, menilai ancaman pencopotan Dedi Mulyadi hampir tidak mungkin terwujud.

Menurut Ono, kebijakan larangan study tour tidak melanggar aturan hukum apa pun yang bisa dijadikan dasar untuk proses pemakzulan.

“Tidak ada yang salah sebenarnya kalau dari sisi pasal-pasal yang berkaitan dengan pemakzulan. Kan tidak ada aturan yang dilanggar,” ujar Ono.

Ia menambahkan, larangan ini justru mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya orang tua siswa, karena dapat meringankan beban biaya pendidikan.

Meski begitu, Ono tidak memungkiri bahwa kebijakan ini berdampak negatif pada sektor pariwisata.

Baca Juga:  Pisau Majikan Bunuh Satpam Rumah Mewah Ditemukan, Disembunyikan di Kamar

Ono menegaskan, pihaknya terbuka untuk berdiskusi jika ada data yang lebih rinci dan valid mengenai dampak kerugian yang dialami sektor pariwisata.

“Kami mengharapkan ada info lengkap yang ditujukan pada DPRD, misalnya perusahaan otobus yang bangkrut, pekerja yang kehilangan profesinya, hingga sektor perhotelan dan kuliner yang omzetnya turun,” kata Ono.

Jika laporan lengkap diterima, DPRD Jawa Barat siap menindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan bersama pihak-pihak terkait, seperti dinas pariwisata, dinas pendidikan, atau langsung dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. HUM/GIT

TAGGED: Dedi Mulyadi, DPRD Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, Jawa Barat, Ono, pencopotan, Serikat Pekerja Pelaku Pariwisata Jawa Barat, study tour, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

Listyo Sigit Menghadap Prabowo, Terima Arahan Khusus soal Program Nasional
20 Oktober 2026
Prabowo Minta Listyo Sigit Kawal Program Nasional Jelang Dua Tahun Pemerintahan
20 Oktober 2026
Survei Kepuasan Prabowo 2026, PPI 65,4 Persen, SMRC 44,5 Persen
20 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Airlangga Sebut Politik dan Ekonomi Indonesia Stabil
20 Oktober 2026
Survei Poltracking 2026: Kepuasan Ekonomi Prabowo-Gibran Hanya 36,8 Persen
20 Oktober 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Listyo Sigit Menghadap Prabowo, Terima Arahan Khusus soal Program Nasional
20 Oktober 2026
Prabowo Minta Listyo Sigit Kawal Program Nasional Jelang Dua Tahun Pemerintahan
20 Oktober 2026
Survei Kepuasan Prabowo 2026, PPI 65,4 Persen, SMRC 44,5 Persen
20 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Airlangga Sebut Politik dan Ekonomi Indonesia Stabil
20 Oktober 2026
Ad imageAd image

Baca Berita Lainnya:

Nasional

Listyo Sigit Menghadap Prabowo, Terima Arahan Khusus soal Program Nasional

Nasional

Prabowo Minta Listyo Sigit Kawal Program Nasional Jelang Dua Tahun Pemerintahan

Nasional

Survei Kepuasan Prabowo 2026, PPI 65,4 Persen, SMRC 44,5 Persen

Nasional

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Airlangga Sebut Politik dan Ekonomi Indonesia Stabil

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?