MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Dukungan Penuh PKB: Prabowo Tegas Tolak Amnesti Koruptor, Sinyal Zero Toleransi

Publisher: Redaktur 25 Agustus 2025 2 Min Read
Share
Anggota Komisi III DPR RI F-PKB Jazilul Fawaid.
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Sikap tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menolak permohonan amnesti dari eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau Noel, mendapat dukungan penuh dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, menegaskan bahwa sikap ini menunjukkan komitmen Prabowo untuk tidak memberikan toleransi sedikit pun pada tindak pidana korupsi.

“Hemat saya, hal ini menunjukkan sikap tegas Pak Prabowo zero toleran pada korupsi, bertekad memberantas korupsi tanpa pandang bulu,” ujar Jazilul kepada wartawan pada Senin 25 Agustus 2025.

Jazilul berharap semua pihak mendukung penuh sikap Presiden ini. Ia meyakini, Prabowo akan menindak tegas siapa pun yang terlibat korupsi, tanpa pandang jabatan atau kedekatan.

Baca Juga:  Premanisme Ancam Dunia Usaha, Presiden Prabowo dan Kapolri Tegaskan Tindak Tegas Tanpa Pandang Bulu

“Pak Prabowo akan sikat siapapun yang korupsi. Kami mendukung sikap tegas Pak Prabowo. Kami pun mengharap semua mendukung tindakan tegas Pak Prabowo,” jelasnya.

Kasus yang menjerat Noel adalah dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. Jazilul menyayangkan kasus ini terjadi di sektor yang seharusnya memberikan pelayanan terbaik bagi para pekerja.

“Dunia kerja mestinya dilayani bukan malah diperas,” kata Jazilul.

Sebelumnya, Noel sempat meminta amnesti kepada Presiden Prabowo saat akan digiring ke rutan. Namun, permohonan tersebut langsung dijawab tegas oleh Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

Baca Juga:  Suami Sandra Dewi Sidang Perdana Korupsi Timah Hari Ini

Hasan Nasbi memastikan bahwa Presiden Prabowo tidak akan memberikan amnesti kepada anak buahnya yang terjerat korupsi.

Ia menegaskan, pemerintah sepenuhnya menyerahkan proses hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kasus ini dapat terungkap dengan jelas.

“Dalam hal ini, kita ikuti saja proses hukum. Biar proses hukum yang membuat semua ini terang benderang,” ujar Hasan pada Sabtu 23 Agustus 2025.

Hasan juga menambahkan, Presiden Prabowo telah berulang kali mengingatkan jajarannya untuk bekerja keras demi rakyat dan menjauhi korupsi.

“Presiden selama 10 bulan ini setiap saat memperingatkan jajarannya agar bekerja untuk rakyat, dan jangan sekali-kali berani melakukan korupsi. Itu artinya Presiden sangat serius,” pungkasnya. HUM/GIT

Baca Juga:  Usut Korupsi di Semarang, KPK Tepis Rumor Jegal Mbak Ita Maju Pilwakot
TAGGED: Anggota Komisi III DPR RI F-PKB, Immanuel Ebenezer, Jazilul Fawaid, Korupsi, Noel, Prabowo Subianto, Wamenaker
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

KPK Tak Tampilkan Tersangka Suap Pajak Jakut Karena Terapkan KUHAP Baru
11 Januari 2026
Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Intervensi OTT KPK Pejabat Pajak Jakarta Utara
11 Januari 2026
KPK Sita Uang dan Logam Mulia Rp 6,38 Miliar dari Tersangka Suap Pajak Jakarta Utara
11 Januari 2026
KPK Tetapkan Kepala KPP Madya Jakarta Utara Tersangka Suap Pengurangan Pajak
11 Januari 2026
KPK Ungkap Dugaan Kebocoran Pajak Rp 60 Miliar di KPP Madya Jakarta Utara
11 Januari 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

KPK Tak Tampilkan Tersangka Suap Pajak Jakut Karena Terapkan KUHAP Baru
11 Januari 2026
Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Intervensi OTT KPK Pejabat Pajak Jakarta Utara
11 Januari 2026
KPK Sita Uang dan Logam Mulia Rp 6,38 Miliar dari Tersangka Suap Pajak Jakarta Utara
11 Januari 2026
KPK Tetapkan Kepala KPP Madya Jakarta Utara Tersangka Suap Pengurangan Pajak
11 Januari 2026
Ad imageAd image

TERPOPULER

Motif Pramugari Gadungan di Jakarta Demi Menyenangkan Hati Orang Tua
9 Januari 2026
Gunung Semeru Erupsi dengan Letusan Setinggi 700 Meter
9 Januari 2026
Kasus Pramugari Gadungan di Jakarta Berawal dari Penipuan Janji Masuk Batik Air
9 Januari 2026
Pandji Pragiwaksono Dilaporkan Terkait Dugaan Penistaan Agama
9 Januari 2026

Baca Berita Lainnya:

Korupsi

KPK Tak Tampilkan Tersangka Suap Pajak Jakut Karena Terapkan KUHAP Baru

Korupsi

Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Intervensi OTT KPK Pejabat Pajak Jakarta Utara

Korupsi

KPK Sita Uang dan Logam Mulia Rp 6,38 Miliar dari Tersangka Suap Pajak Jakarta Utara

Korupsi

KPK Tetapkan Kepala KPP Madya Jakarta Utara Tersangka Suap Pengurangan Pajak

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?