JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Surat Kementerian Koperasi dan UKM (UMKM) yang meminta pendampingan Kedutaan Besar (Kedubes) selama kunjungan Agustina Hastarini, istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, ke Eropa, memicu gelombang kritik.
Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) bahkan menilai surat tersebut mengandung pelanggaran serius, mulai dari etik, disiplin, hingga potensi pidana.
Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, pada Senin 7 Juli 2025, menegaskan bahwa surat bernomor B-466/SM.UMKM/PR.01/2025 yang tertanggal 30 Juni 2025 itu menunjukkan kegagalan membedakan urusan pribadi dan kedinasan.
“Ini mencerminkan kegagalan untuk membedakan mana urusan privat, mana urusan dinas, urusan publik, urusan pemerintah,” tegas Zaenur.
Menurut Zaenur, pelanggaran yang terkandung dalam surat tersebut bisa berlapis:
1. Pelanggaran Etik: Hal ini timbul dari kegagalan memisahkan kepentingan pribadi dengan tugas negara.
2. Pelanggaran Disiplin: Jika surat tersebut dikirimkan melalui kesekjenan Kementerian UMKM, maka bisa menjadi pelanggaran disiplin kepegawaian.
3. Pelanggaran Pidana: Zaenur menyebutkan potensi pelanggaran terhadap Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Tipikor, yaitu merugikan keuangan negara, jika ada anggaran pemerintah atau instansi yang digunakan untuk memfasilitasi permintaan dalam surat tersebut.
“Kalau anggaran misalnya dikeluarkan oleh KBRI, anggaran berarti punya APBN, anggaran pemerintah, kalau itu digunakan untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum, itu korupsi,” jelas Zaenur.
Zaenur juga menyebut bahwa perilaku seperti ini sangat tidak etis dan tidak patut, mencerminkan mentalitas pejabat yang masih feodal di Indonesia.
Pukat UGM mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa apakah ada penggunaan anggaran negara, baik dari Kementerian UMKM maupun Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), selama kunjungan istri menteri tersebut.
Tak hanya itu, Zaenur juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan.
“Saya pikir juga presiden perlu melakukan penertiban terhadap pembantunya. Melalui Seskab misalnya untuk memperjelas perkara ini dan jika memang terbukti harus memberikan peringatan dan memberikan sanksi,” ujarnya.
Menanggapi sorotan publik, Menteri UMKM Maman Abdurrahman telah mendatangi KPK dan memberikan klarifikasi serta menyerahkan sejumlah dokumen.
Maman menjelaskan bahwa tujuan istrinya berangkat ke Eropa adalah untuk mendampingi anaknya yang masih duduk di bangku kelas I SMP mengikuti pertandingan misi budaya, sebuah acara rutin sekolah.
“Satu rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, satu rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya,” tegas Maman, membantah penggunaan fasilitas negara.
Mengenai surat berkop Kementerian UMKM yang viral, Maman mengaku tidak tahu menahu dan tidak pernah memberikan perintah atau disposisi terkait surat tersebut.
Sementara itu, KPK telah menerima dokumen dari Menteri Maman dan akan mempelajarinya lebih lanjut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengingatkan seluruh penyelenggara negara untuk senantiasa berhati-hati terhadap potensi gratifikasi dan konflik kepentingan.
“Karena gratifikasi ataupun konflik kepentingan itu tidak hanya dalam bentuk barang dan jasa, tapi juga bisa dalam bentuk fasilitas, perlakuan, dan sebagainya,” pungkas Budi. HUM/GIT
