JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Setelah bertahun-tahun buron, Paulus Tannos, tersangka kasus megakorupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), akhirnya mulai menghadapi babak penentuan.
Sidang ekstradisi terhadapnya resmi digelar hari ini, Senin 23 Juni 2025, di State Court, 1st Havelock Square, Singapura.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, menyatakan bahwa persidangan penting ini akan berlangsung selama tiga hari penuh, hingga 25 Juni 2025. Sidang ekstradisi Paulus Tannos akan dipimpin langsung oleh Hakim Distrik, Luke Tan.
“Pada hari ini, 23 Juni 2025, sidang ekstradisi untuk buronan kasus e-KTP, Tjhin Thian Po alias Paulus Tannos, akan mulai digelar di State Court, 1st Havelock Square. Sidang akan berlangsung hingga 25 Juni 2025 atau selama 3 (tiga) hari dipimpin oleh District Judge, Luke Tan,” jelas Dubes Suryo dalam keterangannya.
Suryo menjelaskan, dalam “committal hearing” ini, jaksa dari Kejaksaan Agung Singapura bertindak mewakili Pemerintah Indonesia sebagai pemohon ekstradisi. Pihak jaksa memiliki kewajiban untuk menghadirkan bukti-bukti serta Permintaan Ekstradisi Formal (formal extradition request) dari Indonesia.
Di sisi lain, Paulus Tannos, sebagai subjek permintaan ekstradisi, juga berhak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung keberatannya. Nantinya, pengadilan Singapura akan menilai kelayakan bukti dari kedua belah pihak untuk memutuskan apakah Paulus Tannos dapat diserahkan kembali ke Indonesia untuk menjalani proses hukum atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya.
“Pengadilan akan memutuskan apakah seluruh syarat berdasarkan ketentuan hukum telah dipenuhi sehingga cukup baginya untuk menetapkan buronan subjek ekstradisi dapat diserahkan kepada negara pemohon, yaitu Indonesia, untuk dilakukan proses penuntutan atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya,” terang Suryo.
Jika pengadilan memutuskan Paulus Tannos dapat diekstradisi, ia akan tetap dalam tahanan hingga waktu penyerahan kepada pemerintah Indonesia. Paulus Tannos diberi waktu lima belas hari untuk mengajukan banding atas penetapan pengadilan.
“Jika ia mengajukan banding, maka proses pengadilan atas dirinya akan berlanjut. Namun, bila Tannos tidak mengajukan banding dalam jangka waktu dimaksud, maka Menteri Hukum akan menerbitkan Perintah Penyerahan (warrant of surrender),” ungkap Suryo.
Ia juga menambahkan, proses ekstradisi bisa memakan waktu bervariasi, tergantung pada apakah Paulus Tannos mengajukan banding atau tidak di setiap tahap.
Sebelumnya, Pengadilan Singapura diketahui telah menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Paulus Tannos. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, menyambut positif keputusan tersebut.
“KPK menyambut positif putusan pengadilan Singapura yang telah menolak permohonan penangguhan DPO Paulus Tannos (PT), sehingga terhadap PT akan tetap dilakukan penahanan,” kata Budi pada Selasa 17 Juni 2025.
KPK berharap proses ekstradisi Paulus Tannos akan berjalan lancar. “KPK secara intens telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan KBRI Singapura untuk memenuhi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses ekstradisi ini,” pungkas Budi. HUM/GIT
