JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Presiden Prabowo Subianto kini secara resmi mengambil alih polemik sengketa empat pulau yang menjadi rebutan sengit antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara (Sumut).
Keputusan ini muncul setelah komunikasi intens antara DPR RI dan Presiden, dan hasilnya dijanjikan akan diumumkan pekan ini.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, pada Sabtu 14 Juni 2025, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo telah turun tangan untuk menyelesaikan persoalan batas pulau yang memicu dinamika antara kedua provinsi ini.
Empat pulau yang menjadi sumber sengketa adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Keempat pulau ini, yang semula diakui sebagai bagian dari wilayah Aceh, kini diklaim masuk ke wilayah administratif Sumut.
Pemicunya adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang terbit pada 25 April 2025, yang mendukung klaim Pemprov Sumut, khususnya dari pihak Bobby Nasution.
“Siang ini pukul 14.00 WIB kami akan lakukan evaluasi secara menyeluruh, tim nasional rupabumi dan jajaran Kemendagri,” ujar Wamendagri, Bima Arya, pada Senin 16 Juni 2025, menegaskan keseriusan pemerintah pusat dalam menanggapi masalah ini.
Pihak Pemerintah Provinsi Aceh sendiri tidak tinggal diam. Mereka menyatakan bahwa proses perubahan status keempat pulau ini sudah berlangsung sebelum 2022, bahkan sebelum Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah menjabat.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh, Syakir, mengungkapkan bahwa pada 2022, beberapa kali rapat koordinasi dan survei lapangan telah difasilitasi oleh Kemendagri.
Hingga kini, Pemprov Aceh masih gigih memperjuangkan agar keempat pulau tersebut kembali masuk ke wilayah administratifnya.
Kemendagri sendiri telah memberikan penjelasan mengenai akar masalah polemik ini. Menurut Safrizal, kisruh bermula dari adanya perubahan nama pulau yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh pada 2009.
Saat itu, tim nasional pembakuan rupabumi Kemendagri menemukan ada 213 pulau di wilayah Sumut, termasuk empat pulau yang kini jadi sengketa.
“Hasil verifikasi tersebut, mendapat konfirmasi dari Gubernur Sumatra Utara, lewat surat nomor sekian, nomor 125, tahun 2009 yang menyatakan bahwa provinsi Sumatra terdiri di 213 pulau, termasuk empat pulau yang tadi, yang empat pulau itu,” jelas Safrizal dalam jumpa pers di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu 11 Juni 2025. HUM/GIT
