JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir keterlibatan oknum KPK dalam melindungi dugaan pelaku korupsi.
Hal ini disampaikan merespons isu adanya oknum KPK yang diduga menjadi pelindung bagi anggota DPRD Jawa Timur, Zeiniye, dalam kasus dugaan korupsi kegiatan Wawasan Kebangsaan.
“Di era kami, tidak ada toleransi terhadap oknum yang terlibat korupsi. Apalagi hanya seorang anggota DPRD. Itu hanya hoaks,” ujar Setyo di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.
Ia juga menegaskan bahwa KPK akan segera menyelesaikan kasus-kasus yang masih tertunda, termasuk dugaan korupsi yang menyeret anggota DPRD Jatim tersebut.
Kasus ini mencuat setelah laporan dari Indra Ramadana, anggota “Kawan Aksi” Situbondo, yang menyebutkan dugaan korupsi anggaran sebesar Rp1,2 miliar untuk kegiatan Wawasan Kebangsaan pada 2023. Laporan tersebut diajukan ke KPK pada 22 Maret 2024.
Menurut Abdul Hadi, pelapor lainnya, mereka memiliki alat bukti berupa ponsel yang berisi percakapan terkait pengkondisian dana, arahan penggunaan, hingga distribusi dana kepada pihak tertentu.
Abdul Hadi berharap KPK segera mengambil langkah penindakan agar barang bukti tidak rusak dan menghindari potensi intimidasi terhadap Ketua Pokmas dan Bendahara Pokmas.
“Kami ingin KPK bekerja sesuai aturan, tanpa intervensi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Hadi.
Di sisi lain, Zeiniye membantah semua tuduhan tersebut. Ia menyatakan bahwa kegiatan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan di Situbondo sudah berjalan sesuai prosedur, lengkap dengan dokumentasi kegiatan.
“Kegiatan ini adalah program rutin yang melibatkan masyarakat dalam bentuk workshop atau seminar dengan tema kebangsaan,” jelasnya.
Ketua KPK memastikan akan meminta tim penyidik untuk menindaklanjuti laporan ini secara serius. “Saya akan minta penyidik KPK segera memproses dugaan kasus ini,” tutup Setyo.
Dengan langkah tegas KPK, masyarakat berharap kasus ini dapat segera terungkap dan menegakkan keadilan sesuai hukum yang berlaku. HUM/GIT
