JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Warga negara asing (WNA) buron kasus pencabulan anak di Makassar asal Rohingnya yang hampir setahun melarikan diri (kabur), ditangkap petugas Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Ditwasdakim), Direktorat Jenderal Imigrasi.
Terduga pelaku berinisial MA (29), langsung diserahkan ke Polrestabes Makassar untuk diproses secara hukum, pro justicia. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Dirwasdakim), Saffar Muhammad Godam.
“MA ini adalah buron kasus pencabulan anak di bawah umur. Semula ditangkap karena mengganggu ketertiban umum dengan mendirikan tenda di depan kantor UNHCR Kuningan, Jakarta,” ujar mantan Kakanwil Kemenkumham Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu, 20 Juli 2024.
Godam mengatakan, pelaku MA ini, sempat diamankan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) selama lebih dari dua pekan. Imigrasi lantas menerima informasi dari UNHCR bahwa MA merupakan buron Polrestabes Makassar.
“Setelah berkoodinasi dengan Polrestabes Makassar dan terkonfimasi bahwa benar MA ialah terduga pelaku rudapaksa, kami serahkan,” sambung mantan Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta ini.
Ditambahkan oleh mantan Direktur Akademi Keimigrasian (AIM) ini, pelaku MA diserahkan ke Polrestabes Makassar pada Rabu, 17 Juli 2024.
Dari laporan yang ada dengan nomor STBL/2015/IX/2023/POLDA SULSEL/RESTABES MKSR tanggal 27 September 2023, MA diduga merudapaksa perempuan berinisial RS (16 tahun). Akibat perbuatan itu, korban hamil dan saat ini telah melahirkan bayi berusia 7 bulan.
“Pelaku mengenal korban melalui perantara seorang warga Rohingya yang menikah dengan keluarga korban,” urai mantan Atase Imigrasi untuk KBRI di Singapura ini.
Godam mengatakan, MA yang telah tinggal di Indonesia selama belasan tahun, memanfaatkan modus pacaran untuk memperdaya RS yang masih di bawah umur. Saat ini MA diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara.
“Pengungsi dari luar negeri yang berada di Indonesia tidak kebal hukum dan Imigrasi akan memastikan pengungsi taat terhadap peraturan yang berlaku,” pungkas mantan Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Tangerang. HUM/CAK
