MATARAM, Memoindonesia.co.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) NTB melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram melakukan deportasi terhadap seorang Warga Negara Belanda berinisial BCL (Lk).
BCL diamankan petugas selama pelaksanaan Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Kabupaten Lombok Tengah, tepatnya di wilayah Kuta, Lombok Tengah.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Pungki Handoyo, mengatakan, BCL dideportasi melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), kemarin.
“Dia (BCL,red) diamankan pada kegiatan Operasi Gabungan TIMPORA Kabupaten Lombok Tengah yang diadakan oleh Kantor Imigrasi Mataram pada 26 Oktober 2023 lalu,” ujar Pungki mempertegas, Kamis, 2 November 2023.
Lanjut Pungki, petugas berhasil mengamankan BCL yang diduga terlibat dalam kegiatan bekerja di sebuah restoran di Kuta, Mandalika. Saat penangkapan, BCL mengenakan seragam juru masak restoran dan tengah memberikan pelatihan kepada juru masak lain di tempat tersebut.
Petugas kemudian memberikan Surat Tanda Penerimaan Paspor kepada BCL dan meminta agar BCL menghadap ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram pada hari Senin, 30 Oktober 2023 untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Dalam pemeriksaan, terungkap bahwa BCL masuk ke Indonesia dengan menggunakan Visa On Arrival (VOA) dan telah melakukan kegiatannya sebagai pengajar juru masak di restoran tersebut selama 1,5 bulan.
“Kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Timpora Kabupaten Lombok Tengah yang berhasil mendeteksi orang asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian,” sambung Pungki.
Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap orang asing sangat diperlukan di wilayah-wilayah yang menjadi pusat keramaian wisata bagi Orang Asing.
“Karena terbukti bahwa masih ada beberapa perusahaan atau Tenaga Kerja Asing (TKA) yang belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatannya di Indonesia,” jelas Pungki.
“BCL terbukti telah melanggar Pasal 75 Ayat 1 UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Pendeportasian dan namanya dimasukkan ke dalam daftar Penangkalan,” tutup Pungki Handoyo.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Parlindungan, menyampaikan,
“Sesuai dengan amanat dari Menteri Hukum dan HAM, Prof. Yasonna H Laoly, bahwa kami diminta untuk menindak tegas seluruh orang asing yang melanggar aturan di Indonesia,” ujar Parlindungan.
Kegiatan Operasi Gabungan ini, lanjut Parlindungan, adalah contoh konkret pentingnya sinergitas dan kolaborasi antar instansi dalam melaksanakan pengawasan terhadap orang asing.
“Kedepannya, kita harapkan semakin meningkat dan harmonis sehingga dapat mewujudkan pengawasan terhadap orang asing yang lebih optimal,” tutup Kakanwil Kemenkumham NTB. (hum/cak)
