SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Rapat Koordinasi (Rakor) Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Tanjung Perak membahas pengawasan orang asing melalui pelabuhan, Rabu, 27 September 2023
Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di kawasan pelabuhan menghadirkan 13 instansi dan 10 perwakilan perusahaan pemilik pelabuhan khusus di wilayah kerja Kantor Imigrasi Tanjung Perak.
Diskusi meliputi prosedur kru asing yang turun dari kapal, tindakan terhadap orang asing tanpa izin imigrasi, serta kendala terkait pelaporan jarak jauh ke Surabaya.
Plh Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Perak, Deny Haryadi, menekankan pentingnya izin imigrasi bagi kru asing yang turun dari kapal.
“Melalui penanggung jawab seperti kapten atau agen kapal dengan melakukan clearence terlebih dahulu,” ujar Deny.
Deny menambahkan, menanggapi pertanyaan perwakilan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gresik, terkait tindakan jika terdapat orang asing di kapal dengan tidak izin dari imigrasi.
Bahwa jika terdapat kasus seperti yang dijelaskan tersebut akan dilakukan penindakan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
“Dengan dilaksanakannya kegiatan Timpora diharapkan menjadi anlternatif untuk dilakukan koordinasi dengan instansi terkait membahas mengenai sharing informasi dan permasalahan orang asing,” tegas Deny.
Sedangkan, Cyntia, perwakilan PT Berlian Manyar Sejahtera menanyakan apakah ada pengawasan dari Imigrasi di kawasan perusahaannya untuk melakukan kontrol orang asing yang melakukan pelanggaran.
“Jika itu ada maka kami harus menghubungi siapa pada pihak imigrasi,” tanya Cynta.
Pertanyaan dari Cyntia, langsung dijawab Kepala Sub Bidang Intelijen Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim Bahruddin.
Menurutnya, bahwa jika terdapat kasus seperti yang dijelaskan tersebut dapat dilaporkan ke Arief Satriawan, selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.
“Dengan adanya Timpora dapat dijadikan sebagai tempat untuk sharing dan berkoordinasi untuk menyampaikan jika terdapat permasalahan terkait orang asing yang melakukan pelanggaran maka dapat diberikan sanksi sesuai Undang-undang yang berlaku,” singkat Bahruddin.
Dalam kegiatan itu diikuti Kepala Sub Bidang Intelijen Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut V Surabaya, Perwakilan Ditpolairud Polda Jatim, Perwakilan Kejari Tanjung Perak.
Lalu, Perwakilan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Perwakilan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, Perwakilan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Perwakilan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Perwakilan Kantor Distrik Navigasi Kelas I Surabaya.
Kemudian, Perwakilan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya, Perwakilan Kantor Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Perak, Perwakilan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik, Perwakilan Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Brondong, PT Siam Maspion Terminal.
Hadir juga PT Berkah Kawasan Manyar Gresik, PT Petrokimia Gresik, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Karya Indah Alam Sejahtera, PT Pertamina Pabrik Aspal Gresik, PT Eastern Logistic (Lamongan Shore Base), PT Dok Pantai Lamongan, Trans Pasific Petrochemical Indonesia, Fuel Terminal Tuban, dan PT Berlian Manyar Sejahtera. (cak/bad)
