SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Sebanyak 18 perkara tindak pidana dihentikan penuntutannya oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) melalui mekanisme keadilan restoratif.
Penghentian penuntutan tersebut dilakukan pada Kamis (31/8/2023) di hadapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr Fadil Zumhana.
Kajati Jatim, Dr. Mia Amiati, SH, MH, mengatakan, penghentian penuntutan tersebut merupakan upaya penegakan hukum yang berorientasi pada konsep atau pendekatan keadilan restoratif.
Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan damai.
“Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi bukti bahwa negara melalui penegak hukumnya hadir memberikan humanisme dalam penegakan hukum dalam rangka menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat,” kata Mia Amiati.
Mia Amiati menjelaskan, 18 perkara tindak pidana yang dihentikan penuntutannya tersebut terdiri dari 12 perkara ORHADA, 1 perkara penyalahgunaan narkotika, dan 5 perkara KAMNEG. Rinciannya adalah sebagai berikut:
- Kejari Surabaya: 4 perkara (3 perkara pencurian dan 1 perkara penadahan)
- Kejari Kab Malang: 3 perkara (1 perkara penganiayaan, 1 perkara Laka Lantas, dan 1 perkara penyalahgunaan narkotika)
- Kejari Blitar: 1 perkara penadahan
- Kejari Tanjung Perak: 6 perkara (1 perkara penadahan, 1 perkara tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang, 1 perkara penganiayaan, 1 perkara Laka Lantas, dan 2 perkara penadahan)
- Kejari Kabupaten Kediri: 2 perkara penadahan
- Kejari Kabupaten Mojokerto: 1 perkara Tindak pidana Kekerasan Terhadap Anak
- Kejari Kabupaten Madiun: 1 perkara penipuan dan atau penggelapan
Mia Amiati menegaskan, keadilan restoratif bukan berarti memberikan ruang pengampunan bagi pelaku pidana untuk mengulangi kesalahan serupa. Penegakan hukum tetap dilakukan secara tegas dan adil, namun dengan mengedepankan kepentingan korban dan masyarakat.
“Melalui keadilan restoratif, pelaku pidana dapat menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Selain itu, korban juga dapat memperoleh keadilan dan pemulihan,” kata Mia Amiati. (hum/cak)
