Palembang – Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan menyaru sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal, harga mati bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang untuk diberantas.
Sebab, tak sedikit nyawa WNI melayang dari kegiatan ilegal pengiriman tenaga kerja tersebut. Sebagai antisipasi korban TPPO, Kanim Palembang melakukan pengetatan penerbitan paspor berupa wawancara mendalam terkait permohonan dokumen perjalanan tersebut..
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Palembang Mohammad Ridwan mengatakan, hal ini dapat dilihat dari data penolakan permohonan paspor terhadap WNI yang diduga akan menjadi PMI Non Prosedural (PMI-NP) oleh imigrasi.
“Oleh petugas imigrasi sejak tahun 2022, sudah 93 permohonan dan tahun 2023 sampai dengan akhir bulan mei sebanyak 95 permohonan ditolak,” ujar alumni PTK angkatan 25 ini.
Langkah antisipasi lain lanjut Ridwan, adalah terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai instansi untuk mencegah agar bisa meminimalisir pencegahan PMI ilegal.
Yakni melibatkan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sumatera Selatan, Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Palembang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Dinas KetenagakerjaanProvinsi Sumatera Selatan, dan Kejaksaan Negeri Kota Palembang.
“Selanjutnya Kantor Imigrasi Palembang juga akan terus menyosialisasikan dan
mengedukasi masyarakat terkait pemahaman akan bahaya TPPO,” sambung mantan Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurutnya, edukasi yang akan diberikan berisi pemahaman pentingnya menjadi PMI resmi jika ingin bekerja di luar negeri.
“Sehingga PMI tersebut mengetahui hak dan kewajibannya selama bekerja diluar negeri dan edukasi ini bertujuan agar masyarakat / saudara-saudara kita terhindar atau tidak menjadi korban TPPO,” sahut mantan Kabid Doklanintalkim pada Kanyor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Bali ini.
Hal ini masih kata Ridwan, selaras dengan kebijakan direktorat jenderal imigrasi yang mendukung kebijakan pemerintah mencegah PMI menjadi korban TPPO.
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera
Selatan Ilham Djaya menyampaikan, antisipasi yang dilakukan Kantor Imigrasi Palembang merupakan bentuk dukungan dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dalam rangka mencegah PMI menjadi korban TPPO di luar negeri.
“Saya selalu mendorong agar Kantor Imigrasi Palembang terus selektif dalam
melakukan penerbitan paspor,” ujar Ilham. (HUM/CAK)
