SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Praktik penyaluran kredit mikro Bank BNI Jember diduga telah disulap menjadi skema manipulasi yang terencana. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akhirnya menetapkan empat tersamgka baru.
Bukan sekadar pelanggaran administrasi, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengendus adanya rekayasa sistematis untuk menyamarkan kredit bermasalah demi menjaga rapor kinerja perbankan tetap terlihat sehat.
Terbongkarnya praktik yang berlangsung sepanjang 2021 hingga 2023 itu ditandai dengan penetapan empat tersangka baru oleh penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim. Penetapan tersangka perkara ini dirilis Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejati Jatim, Senin malam, 16 November 2026.
Keempat tersangka masing-masing berinisial A selaku Ketua Pokmas Titipan Barokah, JAC selaku Sekretaris Pokmas Titipan Barokah, HP selaku mantan Pemimpin Group Service (PGS) BNI Kalisat, serta ASH selaku Ketua Pokmas Karomah Jaya Mandiri.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Dr. I Gede Punia Atmaja, mengungkapkan bahwa skema tersebut diduga bukan berjalan secara kebetulan.
“Para pihak yang terlibat diduga sengaja merancang berbagai cara agar catatan kinerja penyaluran dana tetap terlihat rapi,” tegas Punia saat jumpa pers di kantornya.
Lanjutnya, ada pola yang disusun untuk mengakali mekanisme penyaluran kredit sekaligus menyembunyikan persoalan kredit macet.
Modusnya, debitur-debitur fiktif sengaja diciptakan untuk menutup tunggakan kredit periode sebelumnya. Dengan cara itu, angka kredit bermasalah seolah terkendali, sementara kondisi sebenarnya justru diselimuti rekayasa.
Bahkan, kelompok masyarakat diduga sengaja dibentuk hanya untuk menjadi wadah menampung nama-nama debitur buatan. Artinya, mekanisme yang seharusnya menjadi pintu pengamanan penyaluran kredit justru diduga dimanfaatkan untuk melancarkan penyimpangan.
Lebih jauh, proses verifikasi calon penerima kredit disebut sengaja dipangkas. Sejumlah pihak yang memiliki kewenangan diduga memerintahkan percepatan pencairan tanpa memastikan kelayakan usaha maupun keberadaan calon debitur secara langsung.
Akibatnya, dana kredit yang bersumber dari keuangan negara berpotensi mengalir kepada pihak yang tidak semestinya menerima.
Penyidik juga menemukan dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak berwenang di tingkat kantor cabang. Uang tersebut diduga menjadi imbalan untuk memuluskan penyaluran kredit yang menyimpang dari ketentuan.
Diduga, ini bukan sekadar persoalan kredit macet. Ada dugaan rekayasa untuk membuat kondisi seolah-olah baik, padahal proses di baliknya bermasalah,” menjadi gambaran dari pola penyimpangan yang diungkap penyidik.
Kejati Jatim mencatat kerugian negara dalam perkara ini mencapai puluhan miliar rupiah. Angka tersebut menjadi gambaran besarnya dampak dugaan permainan kredit yang seharusnya diperuntukkan bagi penguatan ekonomi masyarakat kecil.
Keempat tersangka kini telah ditahan di Rumah Tahanan Kejati Jatim. Namun, penyidikan belum berhenti. Jaksa masih menelusuri bukti dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rangkaian dugaan korupsi tersebut.
Terpisah, Kepala Seksi Penyidikan Kejati Jatim, Jhon Franky Ariandi Yanafia, membenarkan adanya kerja sama dengan pihak bank terkait pengungkapan perkara ini.
Kasus ini sekaligus membuka pertanyaan serius: bagaimana kredit yang semestinya menjadi akses permodalan bagi masyarakat kecil justru diduga dijadikan alat untuk memoles angka kinerja, menciptakan debitur fiktif, hingga menyeret kerugian negara puluhan miliar rupiah. HUM/BAD

