SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Upaya mengamankan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuahkan hasil signifikan. Sebanyak 119 aset tanah dengan luas mencapai 329.098 meter persegi dan nilai hampir Rp1 triliun atau Rp992,7 miliar berhasil disertipikatkan sepanjang Januari hingga September 2026.
Atas capaian tersebut, Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Surabaya II mendapat penghargaan atas sinergi dalam pengamanan aset Pemkot Surabaya sekaligus pendampingan sertipikasi tanah pemerintah daerah.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan di Aula Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Selasa (22/9/2026). Capaian ini menjadi bukti kolaborasi antara Pemkot Surabaya, Kanwil ATR/BPN Jawa Timur, Kantah Surabaya I, Kantah Surabaya II, dan Kejati Jatim dalam memperkuat kepastian hukum atas aset daerah.
Kepala Kantah Kota Surabaya II Agung Basuki mengatakan, sertipikasi menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mempersempit potensi persoalan terhadap aset milik pemerintah daerah.
“Kami berharap sinergi ini berjalan berkesinambungan dan mendapat dukungan semua pihak. Kita tidak bisa bekerja sendiri untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Kami sangat berterima kasih atas penghargaan ini,” ujar Agung.
Data capaian sertipikasi tanah Pemkot Surabaya pada 2026 mencatat 160 register, dengan 119 sertipikat telah diterbitkan. Total luas tanah yang telah disertipikatkan mencapai 329.098 meter persegi, dengan nilai aset sebesar Rp992.744.896.600.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut capaian tersebut bukan sekadar angka, melainkan bagian dari upaya mengembalikan dan memastikan aset pemerintah memiliki kepastian hukum serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
“Alhamdulillah hari ini selama tahun 2026 ada penyerahan sertipikat yang kalau ditotal nilai anggarannya Rp992.744.896.600. Ini bukan angka yang kecil, tapi itulah bukti kolaborasi yang luar biasa, dipimpin Pak Kajati sehingga aset negara kembali lagi hampir Rp1 triliun,” kata Eri.
Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (SIMBADA), Pemkot Surabaya tercatat memiliki 11.749 register aset tanah.
Hingga akhir 2025, sebanyak 5.929 register atau sekitar 50,5 persen telah tersertipikasi. Sementara 5.657 register atau sekitar 49,5 persen masih dalam proses atau belum bersertifikat.
Dalam proses pengamanan dan pemulihan aset tersebut, Kejati Jatim turut membantu Pemkot Surabaya melakukan pengecekan data tanah, baik di tingkat kelurahan maupun melalui Kantah Kota Surabaya I dan II.
Sinergi lintas lembaga ini sekaligus menunjukkan bahwa pengamanan aset daerah tidak berhenti pada pencatatan administrasi. Sertifikasi menjadi benteng hukum agar aset pemerintah memiliki status yang jelas, terlindungi, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan masyarakat. HUM/BAD
