SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Partai Golkar Surabaya mulai memasang target tinggi menuju Pemilu 2029. Lima kursi yang kini dimiliki di DPRD Kota Surabaya dianggap belum cukup. Partai berlambang pohon beringin itu membidik 10 kursi legislatif, atau dua kali lipat dari capaian saat ini.
Target tersebut bukan sekadar angka di atas kertas. Golkar Surabaya mulai merombak strategi politik dengan menyiapkan sejumlah skenario menghadapi kemungkinan perubahan daerah pemilihan (dapil).
Strategi itu menjadi salah satu bahasan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) sekaligus Pengukuhan Pengurus Pimpinan Kecamatan (PK) periode 2026–2031 di Hotel Wyndham Surabaya, Jalan Basuki Rahmat, Minggu (13/9/2026).
Ketua DPD Golkar Surabaya Akmarawita Kadir mengatakan, target 10 kursi telah menjadi bagian dari desain politik kepengurusan baru. Karena itu, partai tidak ingin menunggu sampai tahapan Pemilu 2029 berjalan untuk baru membaca kekuatan lawan dan peta pemilih.
Kemungkinan pemekaran dapil justru dijadikan momentum untuk melakukan perhitungan ulang sejak dini.
“Kalau misalnya memang dapil itu mekar, mungkin jadi 7 atau 8 dapil, ya kita sudah siapkan,” kata Dokter Akma di sela Rakerda.
Menurut dia, Golkar telah melakukan pemetaan terhadap potensi calon legislatif, basis suara hingga karakter konstituen. Seluruhnya diproyeksikan ke dalam sejumlah skenario agar perubahan dapil tidak membuat strategi partai kehilangan arah.
“Kami sudah melakukan pemetaan data. Terhadap pemetaan data itu tentu saja dengan proyeksi ke depan, kalau dapilnya 7 seperti apa, kalau 8 seperti apa,” tegasnya.
Dengan target menggandakan kursi, tantangan Golkar bukan hanya mencari kandidat yang mampu mendulang suara. Struktur partai juga dituntut bekerja lebih agresif hingga tingkat paling bawah.
Sebanyak 31 kepengurusan kecamatan yang baru dikukuhkan akan menjadi bagian dari mesin tersebut. Mereka selanjutnya ditargetkan memperkuat struktur hingga tingkat pimpinan kelurahan (PL).
Kadir mengingatkan, jabatan di tingkat kecamatan bukan sekadar posisi administratif. Ada beban politik besar yang harus dijalankan untuk menerjemahkan target 10 kursi menjadi perolehan suara nyata.
“Jadi dengan adanya pengukuhan ini, mereka sadar bahwa sebenarnya tugas dan fungsi di tingkat kecamatan ini sangat berat,” ujarnya.
Dukungan terhadap target tersebut disampaikan Ketua DPD Golkar Jawa Timur Ali Mufthi. Menurutnya, Rakerda harus menghasilkan sistem kerja yang jelas, terukur, dan dijalankan bersama seluruh kekuatan partai.
“Golkar adalah organisasi modern. Salah satu cirinya adalah bagaimana membuat sebuah sistem yang disepakati bersama, dan sistem itu dirumuskan di Rakerda ini,” kata Ali.
Namun, target 10 kursi tidak boleh berhenti sebagai slogan politik. Ali menuntut seluruh kader bekerja maksimal untuk memastikan peningkatan perolehan kursi benar-benar terjadi.
“Tentu harus naik. Berapanya terserah ketua DPD Surabaya, tapi harus berjuang maksimal biar naiknya juga maksimal,” tegasnya.
Di sisi lain, Ali mengingatkan agar ambisi menuju Pemilu 2029 tidak membuat kader melupakan pekerjaan rumah paling mendasar: merapikan dan menguatkan barisan internal.
“Kita lihat waktu dan momentum. Sekarang masih fokus di konsolidasi. Siapapun kader partai boleh memosisikan diri mau ke mana, silakan. Tapi kita fokus konsolidasi dulu,” pungkasnya.
Rakerda tersebut turut dihadiri jajaran Dewan Pertimbangan, pengurus DPD Golkar Jawa Timur, Fraksi Golkar DPRD Surabaya, serta sejumlah organisasi pendiri dan yang didirikan (Ormas/Ortap), di antaranya SOKSI, Kosgoro 1957, MKGR, AMPI, AMPG, KPPG, Satkar Ulama, Al Hidayah, HWK, dan MDI.
Kini pekerjaan Golkar Surabaya semakin jelas: mengubah target 10 kursi dari sekadar ambisi menjadi kekuatan politik yang terukur. Pemekaran dapil boleh mengubah peta, tetapi mesin partai dituntut tidak boleh kehilangan arah. HUM/BAD
