JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, melantik Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat, Syahrioma Delavino, dan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Rakha Sukma Purnama, Senin (22/06/2026).
Pelantikan ini bukan seremoni biasa, melainkan sinyal tegas dimulainya pembenahan menyeluruh di tubuh Direktorat Jenderal Imigrasi.
Langkah ini diambil menyusul proses hukum yang menjerat pejabat sebelumnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sekaligus menjadi alarm keras bagi institusi untuk berbenah total.
“Pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan. Ini adalah bagian dari operasi pembenahan. Proses hukum yang berjalan harus kita jadikan momentum untuk memperkuat integritas dan memperbaiki tata kelola organisasi,” tegas Hendarsam.
Ia menekankan, setiap krisis tidak boleh berhenti sebagai catatan kelam, tetapi harus menjadi titik balik untuk perubahan nyata, terutama dalam pelayanan publik yang selama ini menjadi sorotan.
Sebagai respons cepat, Ditjen Imigrasi langsung menggeber sejumlah langkah strategis. Salah satunya melalui penyederhanaan proses bisnis layanan keimigrasian, khususnya izin tinggal, yang selama ini kerap dikeluhkan berbelit. Targetnya jelas: memangkas birokrasi, mempercepat layanan, dan menutup celah penyimpangan.
Tak hanya itu, pengawasan internal diperketat, pengaduan masyarakat dipercepat penanganannya, dan kontrol terhadap petugas di lapangan diperkuat. Seluruh aparatur juga didorong untuk kembali pada rel integritas.
“Kami tidak ingin perubahan hanya berhenti di ruang rapat atau seremoni pelantikan. Masyarakat harus benar-benar merasakan, layanan yang lebih cepat, transparan, dan bersih,” lanjutnya.
Pelantikan ini juga mencakup sejumlah pejabat strategis lainnya di berbagai wilayah, mulai dari Banten, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Bengkulu, Maluku, hingga Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang.
Hendarsam menegaskan, transformasi kepemimpinan ini adalah bagian dari gerakan kolektif untuk memulihkan sekaligus memperkuat kepercayaan publik yang sempat tergerus.
“Kepercayaan publik adalah segalanya. Setiap pejabat yang dilantik hari ini memikul tanggung jawab besar: memastikan layanan keimigrasian berjalan bersih, profesional, dan sepenuhnya berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. HUM/BAD
