MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

SP3 Kasus Tambang Konawe Utara Dikritik, KPK Tegaskan Tak Ada Tekanan Politik

Publisher: Redaktur 30 Desember 2025 4 Min Read
Share
Ilustrasi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi izin tambang di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, sejak Desember 2024.

Namun, keputusan tersebut baru disampaikan kepada publik pada akhir Desember 2025 dan menuai kritik dari berbagai pihak.

Kasus dugaan korupsi izin tambang tersebut pertama kali diumumkan KPK pada 2017. Saat itu, Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman ditetapkan sebagai tersangka. KPK menyebutkan potensi kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp 2,7 triliun.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan penghentian penyidikan melalui penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dilakukan tanpa adanya tekanan politik.

“Tidak ada tekanan politik. Ini murni kendala teknis dalam proses penanganan perkara, yakni ketidakcukupan alat bukti karena auditor tidak dapat melakukan penghitungan kerugian negara,” ujar Budi saat dihubungi wartawan, Senin 29 Desember 2025.

Menurut Budi, sangkaan awal dalam perkara tersebut menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam proses penyidikan auditor tidak dapat menghitung kerugian keuangan negara sehingga alat bukti dinilai tidak mencukupi.

Baca Juga:  PKB Hormati Proses Hukum KPK atas OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman

“Ketidakcukupan alat bukti terjadi karena auditor tidak bisa melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Selain itu, pasal suap dalam perkara ini juga terkendala daluwarsa penuntutan,” jelasnya.

Budi menilai penerbitan SP3 sudah sesuai prosedur hukum karena tidak terpenuhinya unsur pembuktian, khususnya terkait penghitungan kerugian negara. Faktor tempus delicti perkara yang terjadi pada 2009 juga membuat pasal suap tidak dapat lagi diproses secara hukum.

“Kemudian, dengan tempus perkara pada 2009, ini juga berkaitan dengan daluwarsa perkara untuk pasal suapnya,” imbuh Budi.

KPK menyatakan penerbitan SP3 bertujuan memberikan kepastian dan kejelasan hukum kepada para pihak terkait. Proses hukum, kata Budi, harus dijalankan sesuai norma dan asas hukum yang berlaku.

Baca Juga:  Diperiksa KPK di Kasus CSR BI, Anggota DPR Heri Gunawan Bilang Begini

“Hal ini sesuai dengan asas pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yakni kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujarnya.

Kritik dari Mantan Pimpinan dan ICW

Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengkritik penerbitan SP3 tersebut. Ia menilai KPK tidak transparan karena baru menyampaikan penghentian penyidikan ke publik setelah satu tahun.

“Pemberantasan korupsi harus transparan. Ketika penyidikan sudah dilakukan, publik berhak tahu apa yang terjadi. Mengapa baru sekarang disampaikan, ini menjadi pertanyaan,” kata Saut.

Saut juga mendorong Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk menelaah secara mendalam keputusan penghentian penyidikan kasus tambang dengan potensi kerugian negara Rp 2,7 triliun tersebut.

“Dewas harus masuk ke detail dan memahami prosesnya. Ini bagian dari pengawasan kinerja KPK,” tegasnya.

Baca Juga:  Tiga Pejabat Kemenag Diklarifikasi KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan alasan KPK membutuhkan waktu satu tahun untuk mengumumkan SP3 ke publik. Peneliti ICW Wana Alamsyah menilai sikap tersebut tidak mencerminkan prinsip transparansi.

“ICW mempertanyakan mengapa KPK membutuhkan waktu satu tahun untuk menyampaikan informasi tersebut ke publik,” ujar Wana.

ICW juga menyoroti ketentuan Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang KPK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang mewajibkan penghentian penyidikan dilaporkan ke Dewas KPK paling lambat 14 hari sejak diterbitkannya SP3.

Berdasarkan penelusuran ICW, penghentian perkara yang melibatkan Aswad Sulaiman juga tidak tercantum dalam laporan tahunan KPK maupun Dewas KPK.

“Publik patut mempertanyakan mengapa KPK tidak berlaku transparan dalam perkara ini,” kata Wana.

ICW menilai mekanisme penghentian perkara berpotensi menimbulkan penilaian subjektif yang sulit dipertanggungjawabkan secara publik dan tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. HUM/GIT

TAGGED: Aswad Sulaiman, Dewas KPK, ICW, Konawe Utara, korupsi tambang, KPK, SP3
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

Ditjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menyaksikan kegiatan Pasporia Car Free Day (CFD) kawasan Sudirman.
Imigrasi Hadirkan Pasporia Sarinah, Warga Kini Bisa Urus Paspor Saat Akhir Pekan Tiba
22 November 2026
Rekrut 17 WNI Jadi Tentara Rusia, Pria Asal Cimahi Raup Rp 306 Juta
22 November 2026
Imigrasi Cegah 2 WNI Diduga Gabung Tentara Rusia di Bandara Juanda
22 November 2026
Bahlil Sebut Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Punya Komunikasi Baik
22 November 2026
Megawati Tolak Tawaran Masuk Pemerintahan, PDI-P Pilih Tetap di Luar Kekuasaan
22 November 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Ditjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menyaksikan kegiatan Pasporia Car Free Day (CFD) kawasan Sudirman.
Imigrasi Hadirkan Pasporia Sarinah, Warga Kini Bisa Urus Paspor Saat Akhir Pekan Tiba
22 November 2026
Rekrut 17 WNI Jadi Tentara Rusia, Pria Asal Cimahi Raup Rp 306 Juta
22 November 2026
Imigrasi Cegah 2 WNI Diduga Gabung Tentara Rusia di Bandara Juanda
22 November 2026
Bahlil Sebut Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Punya Komunikasi Baik
22 November 2026

Baca Berita Lainnya:

Ditjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menyaksikan kegiatan Pasporia Car Free Day (CFD) kawasan Sudirman.
Imigrasi

Imigrasi Hadirkan Pasporia Sarinah, Warga Kini Bisa Urus Paspor Saat Akhir Pekan Tiba

Hukum

Rekrut 17 WNI Jadi Tentara Rusia, Pria Asal Cimahi Raup Rp 306 Juta

Imigrasi

Imigrasi Cegah 2 WNI Diduga Gabung Tentara Rusia di Bandara Juanda

Politik

Bahlil Sebut Dasco Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Punya Komunikasi Baik

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?