JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo akhirnya buka suara usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Ia menyikapi status tersangka tersebut dengan santai dan mengaku menghormati proses hukum yang berjalan.
“Status tersangka itu masih harus kita hormati. Sikap saya apa? Senyum saja. Tersangka itu adalah salah satu proses, masih nanti ada status menjadi terdakwa, lalu terpidana,” ujar Roy Suryo di kawasan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat 7 November 2025.
Roy mengatakan, dirinya tetap tenang menghadapi penetapan tersebut dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim kuasa hukumnya. Ia juga mengajak tujuh tersangka lain agar tetap tegar menghadapi proses hukum.
“Saya menyerahkan ke kuasa hukum dan mengajak semua tujuh orang lain untuk tetap tegar. Ini perjuangan kita bersama rakyat Indonesia selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, bukan untuk dikriminalisasi,” ujarnya.
Roy menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap dirinya tidak disertai dengan perintah penahanan dari Polda Metro Jaya. Ia menyebut akan berdiskusi dengan tim kuasa hukum terkait langkah hukum yang akan ditempuh selanjutnya.
“Ini bukan soal kecewa, ini soal ilmiah atau tidak, kriminalisasi atau tidak, adil atau tidak. Jadi saya tetap tegar,” imbuh Roy.
Ia juga menyebut rekan-rekannya di klaster yang sama, seperti Rismon Sianipar dan dr Tifauzia Tyassuma, untuk tidak gentar menghadapi proses hukum.
“Saya harap semua tetap kuat. Ini perjuangan seluruh bangsa Indonesia melawan kezaliman dan kriminalisasi,” tegasnya.
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjenpol Pol Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat 7 November 2025, mengumumkan bahwa ada delapan orang tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Delapan tersangka tersebut dibagi dalam dua klaster.
Klaster pertama terdiri dari lima orang, yakni ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Mereka dijerat dengan Pasal 310 dan/atau Pasal 311 dan/atau Pasal 160 KUHP serta sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Sementara itu, klaster kedua yang terdiri dari tiga orang, yakni RS (Roy Suryo), RHS, dan TT, dijerat dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 310 dan 311 KUHP serta Pasal 32, 35, 27A, dan 28 Ayat 2 juncto Pasal 45 UU ITE.
Polda Metro Jaya menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan dilakukan secara ilmiah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. HUM/GIT
