JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan pemerasan terhadap calon tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). KPK juga menelusuri pihak yang diduga mengaku dapat mengamankan perkara tersebut, Senin 27 Oktober 2025.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan salah satu hal yang didalami penyidik adalah dugaan pengurusan perkara oleh seorang saksi.
“Salah satu yang didalami adalah terkait adanya dugaan pengurusan perkara yang dilakukan oleh saksi dimaksud,” kata Budi kepada wartawan.
Saksi yang dimaksud adalah Bayu Widodo Sugiarto, yang disebut berprofesi sebagai wartawan. Menurut Budi, saksi tersebut diduga turut menerima aliran dana dalam kasus pemerasan tersebut.
“Terkait dengan pemeriksaan kepada saksi yang bersangkutan, didalami terkait dengan dugaan adanya aliran uang dari pihak-pihak Kemnaker kepada saksi dimaksud,” ucapnya.
Budi juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan KPK.
“KPK selalu mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap modus-modus penipuan, modus-modus pemerasan yang mengatasnamakan KPK ataupun dengan dalih bisa mengurus perkara di KPK,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelaku penipuan kerap menggunakan berbagai instrumen palsu, seperti surat tugas dan kartu identitas berlogo KPK.
“Banyak instrumen yang digunakan seperti surat tugas palsu yang berkop KPK, kartu identitas palsu. Masyarakat harus terus berhati-hati dan waspada untuk selalu mengecek keaslian dokumen atau ID card, serta dapat mengonfirmasi kepada KPK melalui call center 198,” tambahnya.
Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi di Kemnaker yang diusut KPK ini berkaitan dengan pemerasan dalam pengurusan izin penggunaan TKA. KPK menduga kasus tersebut terjadi sepanjang 2019–2023 dengan nilai uang yang terkumpul mencapai Rp53 miliar.
Ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu:
- Gatot Widiartono, Koordinator Analisis dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2021–2025.
- Putri Citra Wahyoe, Petugas Hotline RPTKA 2019–2024 dan Verifikator Pengesahan RPTKA Direktorat PPTKA tahun 2024–2025.
- Jamal Shodiqin, Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019–2024 dan Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA tahun 2024–2025.
- Alfa Eshad, Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker tahun 2018–2025.
- Suhartono, Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker tahun 2020–2023.
- Haryanto, Direktur PPTKA 2019–2024, Dirjen Binapenta dan PKK tahun 2024–2025, kini Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional.
- Wisnu Pramono, Direktur PPTKA tahun 2017–2019.
- Devi Angraeni, Direktur PPTKA tahun 2024–2025.
KPK memastikan penyidikan terus berjalan untuk menelusuri aliran dana serta pihak lain yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan tersebut. HUM/GIT
