JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan petunjuk teknis (juknis) baru bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengatur batas maksimal jumlah porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang boleh dimasak per hari.
Kebijakan ini diterapkan agar proses memasak tidak lagi dilakukan sebelum pukul 12 malam dan menjaga kualitas makanan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa dalam juknis baru tersebut, SPPG hanya diperbolehkan memasak maksimal 2.000 porsi makanan per hari untuk anak sekolah. Namun jumlah tersebut bisa ditambah hingga 2.500 porsi jika juga mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Anak sekolah maksimal 2.000, tambahannya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menjadi 2.500. Jika ada juru masak bersertifikat, boleh sampai 3.000,” ujar Dadan, Kamis 23 Oktober 2025.
Menurut Dadan, juknis terbaru ini akan segera dirilis. Sebelumnya, banyak dapur SPPG yang memasak lebih dari 3.000 porsi per hari, yang dinilai berisiko terhadap kualitas gizi dan beban kerja juru masak.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan disosialisasikan dalam waktu dekat.
Dalam Perpres tersebut, salah satu ketentuannya adalah larangan memasak sebelum pukul 00.00 (12 malam). Dapur MBG baru boleh mulai memasak sekitar pukul 02.00 dini hari.
“SPPG tidak boleh lagi memasak di bawah pukul 12 malam, masaknya harus pukul 2 pagi,” kata Nanik saat menghadiri acara town hall meeting satu tahun Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa 21 Oktober 2025.
Nanik juga menekankan bahwa dapur SPPG wajib menyesuaikan proses memasak dengan urutan waktu pengiriman makanan ke sekolah penerima manfaat, mulai dari PAUD hingga SMA.
“Misalnya, dikirim pagi untuk anak TK, itu masak sendiri. Kalau dikirim untuk anak SD yang agak siang, juga dimasak sendiri. Hal ini termasuk dalam Perpres Tata Kelola MBG,” jelasnya.
Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan standar gizi, keamanan pangan, serta kesejahteraan tenaga masak di lapangan. HUM/GIT