JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar modus licik yang diduga menjadi inti skandal korupsi kuota haji tambahan tahun 2024.
Waktu pelunasan biaya haji yang sengaja dibuat sangat mepet diduga menjadi senjata untuk mendepak jemaah yang telah mengantre bertahun-tahun, agar kursinya bisa dijual kepada calon haji lain yang siap membayar lebih.
Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menyebut praktik ini sebagai “trik jahat” yang sudah direncanakan sejak awal.
“Itu memang trik, supaya yang sudah antre 5 atau 6 tahun tidak bisa berangkat dan akhirnya kuotanya terjual untuk yang tidak perlu antre,” tegas Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, kepada wartawan, Sabtu 13 September 2025.
Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, penyidik mendalami bagaimana calon jemaah haji khusus yang telah lama mengantre hanya diberi waktu 5 hari kerja untuk melakukan pelunasan. Jangka waktu yang sempit ini diduga dirancang secara sistematis.
“Ini dirancang agar sisa kuota tambahan tidak terserap dari calon jemaah haji yang sudah mengantre sebelumnya,” jelas Budi. “Dan akhirnya bisa diperjualbelikan kepada PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) yang sanggup membayar fee,” lanjutnya.
Boyamin Saiman dari MAKI meyakini bahwa modus ini adalah buah dari niat serakah yang bekerja sama dengan pihak travel haji. Celah ini menjadi sangat menggiurkan karena menawarkan jalan pintas untuk berangkat haji tanpa perlu antre puluhan tahun.
Ia membandingkan biaya “jalur cepat” ilegal ini dengan program haji resmi tanpa antre (Furoda) yang biayanya bisa mencapai Rp 750 juta.
“Sementara haji plus (resmi) di angka Rp 300-an juta. Jadi kalau orang nambah Rp 100 juta langsung berangkat dengan haji plus (lewat jalur ilegal) ya senang daripada Furoda. Ini sengaja dijual,” papar Boyamin.
Penyelidikan KPK terus berjalan dan kini telah naik ke tahap penyidikan. Sejumlah saksi kunci telah diperiksa, termasuk Moh Hasan Afandi, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu di Kemenag.
KPK mendalami perannya untuk menjelaskan bagaimana secara teknis jemaah yang baru mendaftar pada 2024 bisa langsung berangkat, melangkahi antrean panjang.
Meski belum menetapkan tersangka, KPK telah memeriksa sejumlah pihak terkait, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, menandakan keseriusan lembaga antirasuah dalam mengusut tuntas permainan kotor dalam penyelenggaraan ibadah haji ini. HUM/GIT
