JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 terus menjadi sorotan publik. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menetapkan tersangka dalam perkara yang telah naik ke tahap penyidikan ini.
“Segera tetapkan tersangka, jangan berlama-lama. Baik dari oknum pejabat tinggi Kemenag maupun dari pihak travel atau orang yang mengelola makelaran ini,” tegas Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, Kamis 11 September 2025.
Boyamin menyebut ada indikasi uang hasil korupsi kuota haji jumlahnya sangat besar, bahkan sebagian belum sempat didistribusikan.
“Bahkan duitnya itu masih ada tersisa sekitar Rp 200 miliar belum sempat dibagi-bagi. Diduga begitu,” ungkapnya.
Ia juga mendesak KPK mengembangkan penyidikan ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Jadi ya tetapkan tersangka korupsinya dan kemudian juga dikembangkan tindak pidana pencucian uang. Jadi sekalian aja, nggak usah dicicil. Karena uang dugaannya yang dipungli itu Rp 1 triliun,” tambah Boyamin.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkap praktik kotor di balik pembagian kuota haji. Menurutnya, agen perjalanan bisa kehilangan jatah kuota haji khusus apabila tidak menyetor sejumlah uang ke oknum di Kementerian Agama (Kemenag).
“Kuotanya dari Kementerian Agama. Jadi itulah tindakan kesewenang-wenangan, kadang meminta sesuatu di luar. Kalau tidak diberikan, ya nanti kuota hajinya bisa nggak kebagian,” ujar Asep.
KPK juga menyebut persoalan ini terkait dengan pembagian kuota haji tambahan yang seharusnya sesuai aturan: 8 persen untuk haji khusus dari total kuota nasional. Namun, pembagian tahun 2024 disebut dilakukan dengan pola 50:50, sehingga membuka peluang praktik curang.
Sejauh ini, KPK telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Lembaga antirasuah juga melakukan penyitaan dua rumah di Jakarta Selatan senilai Rp 2,6 miliar yang diduga dibeli dari fee kuota haji. HUM/GIT
