PATI, Memoindonesia.co.id – Ketegangan politik di Kabupaten Pati semakin memanas. DPRD Pati telah sepakat membentuk panitia khusus (pansus) untuk pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.
Langkah ini diambil setelah gelombang demonstrasi besar-besaran menuntut pengunduran diri bupati akibat kebijakan kontroversialnya, termasuk kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Menanggapi dinamika ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan akan terus memantau situasi.
“Kementerian Dalam Negeri memantau terus, memonitor terus perkembangan pansus pemakzulan ini,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan.
Ia menegaskan bahwa Kemendagri akan menunggu rekomendasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Menurut Benni, proses pemakzulan kepala daerah tidak bisa dilakukan secara instan. DPRD Pati akan mengirimkan usulan ke Pemprov Jateng, yang kemudian akan dilaporkan ke Kemendagri.
“Dari sanalah rekomendasi Pemprov itulah Kemendagri bisa menindaklanjutinya,” jelas Benni. Ia menambahkan, Kemendagri akan mendalami apakah kebijakan Bupati Pati melanggar aturan yang berlaku.
Terlepas dari isu pemakzulan, Kemendagri rupanya sudah bertindak lebih dulu terkait kebijakan kenaikan PBB 250 persen. Benni Irwan mengungkapkan, tim khusus dari Kemendagri telah bertemu dengan Bupati Pati pada 7 Agustus 2025.
“Intinya Pak Bupati itu mencabut, dikaji ulang ya kenaikan beban PBB P2 sampai 250 persen itu,” kata Benni.
Ia juga meluruskan bahwa kenaikan PBB tersebut tidak merata 250 persen, melainkan bervariasi sesuai Peraturan Bupati (Perbup). Hasil pertemuan itu, lanjut Benni, adalah kesepakatan untuk mengkaji ulang kenaikan PBB yang memicu kemarahan publik.
Di sisi lain, Bupati Pati Sudewo tetap tenang menghadapi desakan mundur. Ia menegaskan bahwa ia dipilih secara konstitusional dan demokratis oleh rakyat.
“Tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan itu. Semua ada mekanismenya,” ucapnya.
Sudewo juga menyatakan menghormati keputusan DPRD Pati untuk membentuk pansus hak angket. Situasi ini menjadi ujian berat bagi pemerintahan daerah di Pati.
Pertanyaannya, apakah Kemendagri akan menindaklanjuti usulan pemakzulan ini ataukah persoalan akan selesai setelah kebijakan PBB dikaji ulang. HUM/GIT
