SEMARANG, Memoindonesia.co.id –
Langkah konkret sinergi dua institusi negara kembali ditegaskan. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jawa Tengah bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, Selasa, 13 Agustus 2025 bertempat di Aula Kanwil BPN Jateng.
Tak hanya di level provinsi, kerja sama ini juga diperluas ke daerah: seluruh Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Jateng menandatangani perjanjian serupa dengan Kejaksaan Negeri masing-masing wilayah.
Sebuah langkah strategis untuk memperkuat barisan dalam menghadapi persoalan hukum, terutama yang menyangkut aset negara dan kepentingan masyarakat.
Acara ini dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Jateng, Lampri, Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng, Hendro Dewanto, para Kepala Kantor Pertanahan, serta seluruh Kepala Kejari se-Jateng.
“Sinergi antarlembaga bukan sekadar slogan, ini adalah kunci nyata dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil, tepat, dan berpihak pada masyarakat,” tegas Lampri dalam sambutannya.
Kerja sama ini menyasar penguatan peran hukum dalam menyelesaikan persoalan di ranah perdata dan tata usaha negara, dengan harapan proses hukum menjadi lebih efektif, efisien, serta berdaya lindung terhadap aset negara.
Tak berhenti di situ, sinergi ini juga menjadi fondasi dalam mendukung program strategis nasional seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dengan pendampingan hukum dari kejaksaan guna mencegah potensi sengketa di kemudian hari.
Selain aspek penyelesaian, kerja sama ini juga menyentuh ranah pencegahan—termasuk dukungan BPN sebagai saksi ahli atau narasumber dalam proses peradilan yang relevan.
“Tujuan kita satu: melindungi aset negara, memberikan kepastian hukum, dan menghadirkan keadilan bagi rakyat,” tutup Lampri.
Kerja sama ini bukan sekadar penandatanganan dokumen, tetapi pernyataan tegas bahwa BPN dan Kejaksaan siap berjalan beriringan, menjaga tanah dan kepentingan negeri. HUM/BAD
