BATAM, Memoindonesia.co.id — 24 Warga Negara Asing (WNA) diamankan oleh tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dalam Operasi Wirawaspada 2025. Dalam operasi ini, Imigrasi ingin menunjukkan ketegasan dalam penegakan hukum keimigrasian.
Operasi ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia atas instruksi Direktorat Jenderal Imigrasi pada tanggal 15–16 Juli 2025, dengan menggandeng BP Batam dan berbagai instansi terkait.
Operasi difokuskan pada pengawasan intensif terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di sejumlah kawasan rawan dan zona industri strategis di Kota Batam. Hasilnya, sebanyak 24 Warga Negara Asing (WNA) diamankan karena diduga melanggar aturan keimigrasian.
Di antaranya, terdapat 10 WNA asal Myanmar yang keberadaannya dinilai tidak memberi manfaat sesuai prinsip kebijakan selektif, serta 14 WNA asal Republik Rakyat Tiongkok yang disinyalir menyalahgunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) dengan terlibat langsung dalam aktivitas proyek industri, sesuatu yang jelas di luar cakupan izin kunjungan jangka pendek.
“Jenis visa kunjungan tidak diperuntukkan untuk bekerja, apalagi terlibat dalam proyek industri. Ini adalah pelanggaran yang serius dan akan kami tindak tegas,” ujar Jefrico Daud Marturia, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Batam.
Sebagai bentuk respons, Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi segera diberlakukan terhadap seluruh WNA yang terjaring. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan, kedaulatan hukum, dan iklim investasi yang sehat di Batam.
Lebih lanjut, Jefrico menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan izin tinggal, karena dampaknya bisa merugikan negara, baik dari sisi hukum, ekonomi, maupun ketertiban sosial.
“Penegakan hukum ini bukan semata soal pengawasan, tapi juga soal keberpihakan pada kepentingan nasional,” tegasnya.
Operasi Wira Waspada 2025 menjadi sinyal kuat bagi pelaku usaha dan penanggung jawab tenaga kerja asing agar lebih cermat dan taat aturan. Legalitas dan kesesuaian jenis izin tinggal WNA di lingkungan kerja wajib diperhatikan, karena setiap pelanggaran akan diproses secara serius.
Sebagai bentuk transparansi dan partisipasi publik, Kantor Imigrasi Batam juga membuka layanan pengaduan masyarakat di nomor WhatsApp 0821-8088-9090 untuk melaporkan dugaan pelanggaran orang asing. HUM/CAK
