SURABAYA, Memoindonesia.co.id —
Upaya Pemerintah Kota Surabaya menambah sekolah negeri tahun ini mendapat dukungan penuh dari Komisi D DPRD.
Ketua Komisi D, dr Akmarawita Kadir, mengingatkan pentingnya perencanaan matang agar perluasan akses pendidikan tidak justru mematikan eksistensi sekolah swasta yang telah lama berkontribusi.
Tahun 2025, Pemkot telah memulai pembangunan tiga Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) baru di kawasan Medokan Ayu, Warugunung, dan Tambak Wedi. Namun capaian ini masih belum menyentuh target ideal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni lima SMPN baru per tahun.
“Target lima belum tercapai karena dua lokasi lainnya masih terkendala pembebasan lahan, salah satunya di wilayah Surabaya Barat,” jelas Akma, Rabu, 2 Juli 2025.
Gratis dan Merata, Tapi Harus Terukur
Akma menegaskan, pembangunan sekolah negeri adalah bagian dari komitmen untuk mewujudkan pendidikan gratis dan merata, sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan amanat UUD 1945.
“Tujuannya jelas: agar warga Surabaya bisa menyekolahkan anak tanpa beban biaya dan tanpa stres mencari sekolah. Ini misi utama kami,” tegasnya.
Namun, ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh dilakukan serampangan. Harus ada analisis data yang akurat, seperti pertumbuhan penduduk, jumlah lulusan SD, dan ketersediaan sekolah swasta di sekitar lokasi.
“Kita tidak ingin sekolah swasta, terutama yang melayani masyarakat menengah ke bawah, malah tumbang akibat persaingan tak sehat,” kata politisi dari Fraksi Golkar tersebut.
Sekolah Swasta Perlu Perlindungan, Bukan Ditinggalkan
Akma menyebut Komisi D kini sedang membahas sejumlah opsi, mulai dari skema subsidi bagi sekolah swasta hingga kemungkinan merger atau kolaborasi layanan pendidikan.
“Bisa saja sekolah swasta ‘dinegerikan’ sebagian dalam tanda kutip. Misalnya, operasionalnya tetap swasta, tapi disokong APBD untuk gaji guru dan fasilitas. Intinya, warga tetap bisa sekolah gratis,” jelasnya.
Legislatif Kawal Ketat, DAK Fisik Harus Dioptimalkan
Pembangunan tiga SMPN baru di Surabaya Utara dan Timur terus dipantau oleh DPRD. Akmar memastikan Komisi D tidak akan lepas tangan dalam mengawal proyek tersebut.
“Pembangunan sudah jalan, kita kawal terus. Jangan sampai ada hambatan teknis yang mengganggu jadwal,” katanya.
Ia juga mendorong Pemkot untuk memaksimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari pemerintah pusat guna mempercepat pemerataan infrastruktur pendidikan.
“Masalah kita tiap tahun itu selalu di jenjang SMP. Jumlah lulusan SD besar, tapi daya tampung SMP terbatas. Kalau mau pendidikan gratis dan dekat, ya harus dibarengi infrastruktur yang memadai,” tandasnya. HUM/NUS
