SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan selama masa reses, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir melakukan kunjungan kerja ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Selasa, 17 Juni 2025.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendalami berbagai temuan hasil pemeriksaan BPK, serta meninjau tindak lanjut terhadap potensi kerugian negara di wilayah Jawa Timur. Dalam pertemuan itu, Adies didampingi sejumlah anggota DPR RI lainnya.
“Kami datang ke BPK Jawa Timur untuk melihat langsung persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kinerja pengawasan, serta mendalami temuan-temuan yang berpotensi merugikan keuangan negara,” ujar Adies Kadir dalam keterangannya.
Dalam pemaparannya, BPK Jawa Timur menyampaikan sejumlah temuan, mulai dari pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), hingga pengawasan terhadap DPRD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Diskusi juga mencakup evaluasi atas tindak lanjut yang telah dilakukan, termasuk temuan yang telah masuk ke ranah penegakan hukum.
“Beberapa kasus sudah ditangani aparat penegak hukum, namun masih ada yang belum ditindaklanjuti sepenuhnya. Kami ingin memastikan bahwa proses pengawasan ini berjalan efektif,” tambah Adies.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota V BPK RI Bobby, yang secara struktural membawahi wilayah Jawa Timur, serta perwakilan dari Polda Jatim yang memaparkan perkembangan penanganan kasus korupsi dan tindak pidana umum di daerah tersebut.
Adies juga menyoroti pentingnya peningkatan kinerja pengawasan di semester kedua tahun ini. Ia mengungkapkan bahwa BPK Jawa Timur telah menyusun rencana pemeriksaan yang mencakup seluruh kabupaten/kota dan BUMD di wilayah provinsi tersebut.
“Rencana pemeriksaan ke depan cukup komprehensif. Saya menilai kerja BPK Jawa Timur sudah berjalan dengan baik,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Selain membahas temuan, Adies juga mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Surabaya yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 kali berturut-turut dari BPK.
“Ini pencapaian yang patut diapresiasi. Kami harap konsistensi ini bisa terus dijaga. Apalagi temuan untuk Surabaya tahun ini juga minim dan hanya bersifat administratif, seperti pengelolaan parkir liar yang sudah ditindaklanjuti,” ujarnya.
Melalui kunjungan ini, DPR RI berharap sinergi antara lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, terus diperkuat guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. HUM/BAD
