CIREBON, Memoindonesia.co.id – Aksi Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Casmari, yang kedapatan nyawer di sebuah kelab malam menuai sorotan tajam.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat sangat menyayangkan perilaku ini, bahkan mengancam akan menunda pencairan dana desa untuk Desa Karangsari.
Kepala DPMD Jabar, Ade Afriandi, mengungkapkan bahwa tindakan penahanan dana ini menjadi langkah yang bisa mereka ambil sebagai respons.
“Yang bisa kami lakukan begini, saat ini kan kami sedang memproses bantuan keuangan untuk pembangunan desa. Jadi yang bisa kami lakukan, kami tunda bantuan keuangan untuk desa tersebut sepanjang pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa ini belum ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten,” tegas Ade, Minggu 15 Juni 2025.
Dana bantuan desa yang rencananya akan dicairkan mulai Juli 2025 dengan nominal Rp 130 juta per desa ini terancam batal diterima Desa Karangsari.
Ade juga menegaskan bahwa tidak hanya Desa Karangsari, desa-desa lain di Jawa Barat yang terindikasi bermasalah juga akan mengalami penundaan pencairan dana.
“Untuk desa-desa yang bermasalah, itu pencairannya ditunda sampai masalahnya diselesaikan, sampai ada tindakan terhadap pelanggaran, apalagi yang kasus hukum dan kasus hukumnya menyangkut korupsi,” ujarnya.
Ade menambahkan bahwa sanksi yang akan diberikan kepada Kades Casmari sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Ia secara terang-terangan menyayangkan aksi Casmari, terutama mengingat statusnya sebagai kepala desa.
“Berbicara sebagai kepala desa tentu ada etika, ada sisi moral yang harus dijunjung. Kalau yang bersangkutan mengaku saat itu banyak minum ya, walaupun uang pribadi sekalipun tapi karena yang bersangkutan ini kepala desa, seharusnya memberikan contoh baik kepada masyarakatnya,” kata Ade.
“Yang kedua kalau berbicara dari sisi agama yang menjadi kepercayaan, misalkan sebagai muslim tahu kan hal ini melanggar atau tidak dari sisi kepercayaan atau agama yang dianutnya,” pungkasnya. HUM/GIT
