JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita delapan bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Surabaya, Jawa Timur, terkait kasus dugaan korupsi dalam proses akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada periode 2019-2022.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa dari delapan aset yang disita, tiga di antaranya merupakan rumah mewah di kompleks elit Surabaya, dengan estimasi nilai mencapai Rp 500 miliar.
Penyitaan ini merupakan bagian dari total aset senilai Rp 1,2 triliun yang telah diamankan KPK sejak Desember 2024.
“Dari ke-8 bidang tersebut, 3 di antaranya adalah rumah yang berada di kompleks perumahan mewah di Surabaya yang ditaksir bernilai kurang lebih sebesar Rp 500 miliar,” ujar Budi, Minggu, 25 Mei 2025.
Selain pemasangan tanda penyitaan, KPK juga menggeledah dua rumah di Surabaya. Hasil penggeledahan mencakup uang tunai Rp 200 juta, perhiasan senilai Rp 800 juta, jam tangan mewah bertabur berlian, dan cincin berlian eksklusif.
“Penyitaan ini dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dalam proses Kerjasama Usaha (KSU),” tambah Budi.
Dalam kasus ini, KPK telah menahan tiga tersangka utama sejak 13 Februari 2025, yakni Ira Puspadewi (Direktur Utama nonaktif PT ASDP), Harry Muhammad Adhi Caksono (Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP), Yusuf Hadi (Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP).
Sebelumnya, KPK juga menetapkan seorang swasta pemilik PT Jembatan Nusantara sebagai tersangka pada 19 Agustus 2024.
“KPK telah melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap para tersangka IP, MYH, dan HM,” ungkap Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo Wibowo, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. HUM/GIT
