JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberikan apresiasi atas langkah tegas Polda Banten yang menetapkan Ketua Kadin Kota Cilegon, Muh Salim (54), sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemaksaan jatah proyek senilai Rp 5 triliun.
Kadin menilai penegakan hukum ini sebagai upaya penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif di Indonesia.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, menyatakan bahwa perbuatan Muh Salim sangat memalukan dan mencoreng citra dunia usaha nasional.
Ia menyebut tindakan Polda Banten sebagai contoh nyata dalam memberantas praktik premanisme proyek yang dapat mengganggu kestabilan sektor industri, terutama di tengah tantangan ekonomi global.
“Apa yang dilakukan Polda Banten ini patut dicontoh oleh Polda lain. Premanisme semacam ini sangat mengganggu dunia usaha dan merusak kepercayaan investor, terutama di sektor industri yang menyerap banyak tenaga kerja,” tegas Saleh dalam keterangannya, Sabtu 17 Mei 2025.
Menurutnya, penindakan terhadap oknum pengusaha nakal sangat penting demi menjaga kepercayaan investor asing dan domestik. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Banten Irjenpol Suyudi Ario Seto dan jajaran yang berhasil menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha.
“Langkah ini tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tapi juga memperkuat citra positif Indonesia sebagai negara yang serius dalam menciptakan iklim investasi yang ramah. Ini akan sangat membantu menteri-menteri terkait dalam menarik investasi ke Tanah Air,” tambah Saleh, yang juga merupakan mantan Menteri Perindustrian.
Saleh menegaskan, rasa aman bagi investor merupakan syarat penting untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, seperti yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Kadin Cilegon Resmi Jadi Tersangka Kasus Proyek Tanpa Lelang
Sebelumnya, Polda Banten menetapkan Muh Salim sebagai tersangka karena diduga meminta proyek senilai Rp 5 triliun tanpa melalui proses lelang resmi. Penetapan tersangka dilakukan pada Jumat malam, 16 Mei 2025, setelah gelar perkara oleh Ditreskrimum Polda Banten.
“Pada pukul 21.00 WIB telah dilaksanakan gelar perkara penetapan tersangka dan penahanan,” ungkap Dirkrimum Polda Banten, Kombespol Dian Setyawan.
Dugaan pemaksaan proyek ini berkaitan dengan pekerjaan PT China Chengda Engineering. Muh Salim dituduh menggerakkan massa untuk melakukan tekanan di lokasi proyek. Tidak hanya Muh Salim, dua orang lainnya juga turut ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Ismatullah (39), Wakil Ketua Kadin Bidang Industri, dan Rufaji Jahuri (50), Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).
“Muh Salim dan Ismatullah menemui perwakilan PT Chengda dan memaksa agar diberikan proyek. Dalam pertemuan itu, Ismatullah bahkan menggebrak meja. Sementara Rufaji mengancam proyek akan dihentikan bila HNSI tidak dilibatkan,” jelas Dian.
Ketiga tersangka kini ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan nama besar di kalangan pelaku usaha dan mencerminkan pentingnya penegakan hukum untuk mencegah praktik pemalakan dalam proyek-proyek strategis. HUM/GIT
