JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 130 helm dari Ariyanto Bakri (AR), pengacara yang menjadi tersangka dalam kasus suap vonis lepas korupsi ekspor bahan baku minyak goreng. Ratusan helm itu disita penyidik dari kediaman Ariyanto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
“Dari Jalan Mendut di daerah Menteng itu penyidik melakukan penyitaan setidaknya terhadap 130 helm,” kata Harli kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu 23 April 2025.
Harli menyebutkan penyitaan helm-helm itu bukan tanpa alasan. Ratusan helm itu dinilai memiliki nilai yang cukup tinggi.
“Mungkin pertanyaan publik ini, helm juga kenapa disita? Tapi ternyata helm juga sekarang mempunyai nilai ekonomis yang cukup signifikan. Ya harganya (satu helm) jutaan,” terang Harli.
Ada berbagai macam jenis helm yang disita, di antaranya helm merek Shoei, AGV, Nolan, Arai, dan Bell. Ada juga yang bermerek Simpson, Shark, Blauer, Hedon, hingga FOX.
Selain itu, penyidik menyita 12 sepeda mewah dan sebuah motor Harley-Davidson dari Ariyanto.
Penyidik juga telah menyita lima barang bukti milik Ariyanto. Kelima barang bukti itu adalah tiga mobil mewah dan dua kapal pelesir.
Sebelumnya, Kejagung menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam skandal suap vonis lepas kasus minyak goreng. Para tersangka terdiri atas empat hakim, satu panitera, dan dua pengacara. Berikut ini daftarnya:
1. Muhammad Arif Nuryanto (MAN) selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel)
2. Djuyamto (DJU) selaku ketua majelis hakim
3. Agam Syarif Baharudin (ASB) selaku anggota majelis hakim
4. Ali Muhtarom (AM) selaku anggota majelis hakim
5. Wahyu Gunawan (WG) selaku panitera
6. Marcella Santoso (MS) selaku pengacara
7. Ariyanto Bakri (AR) selaku pengacara
8. Muhammad Syafei (MSY) selaku social security legal Wilmar Group.
Kasus ini berawal saat tiga korporasi diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta dalam perkara dugaan korupsi minyak goreng atau migor. Ketiga korporasi itu ialah PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.
Ketiganya memberikan kuasa kepada Marcella dan Ariyanto. Majelis hakim yang terdiri atas Djuyamto, Agam, dan Ali menjatuhkan putusan ontslag atau lepas, yang artinya bahwa perbuatan yang dilakukan tiga korporasi itu bukanlah tindak pidana. Dari pengusutan kejaksaan, ditemukan informasi dugaan suap di balik putusan tersebut.
Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanto diketahui sebelumnya menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Waka PN Jakpus) yang memiliki wewenang menunjuk hakim yang mengadili perkara. Kejagung menduga ada kongkalikong antara pihak Marcella-Ariyanto dan Muhammad Arif Nuryanto.
Duit suap Rp 60 miliar diduga mengalir ke Arif Nuryanto dan sebagian di antaranya dialirkan ke tiga majelis hakim. Sementara Wahyu Gunawan selaku panitera menjadi perantara suap. HUM/GIT
