JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Ketua majelis hakim dalam perkara vonis lepas kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng, Djuyamto, mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Minggu malam, 13 April 2025.
Ia hadir untuk memberikan keterangan sebagai bentuk itikad baik di tengah penyidikan kasus dugaan suap Rp 60 miliar yang menyeret sejumlah pihak.
“Malam ini saya mau datang ke Kejagung untuk itikad baik memberikan keterangan sebagai ketua majelis perkara tersebut,” ujar Djuyamto kepada awak media.
Dalam foto yang beredar, Djuyamto tampak mengenakan pakaian hitam saat mengisi daftar tamu sebelum menjalani pemeriksaan.
Ia adalah hakim ketua dalam perkara yang memvonis lepas tiga korporasi besar—Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group—dari kasus korupsi ekspor CPO.
Sidang vonis tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 19 Maret 2025. Susunan majelis hakim terdiri dari Djuyamto sebagai ketua, serta dua hakim anggota, Ali Muhtarom dan Agam Syarief Baharudin, dengan panitera pengganti Agnasia Marliana Tubalawony.
Jaksa sebelumnya menuntut ganti rugi besar: Rp 937 miliar kepada Permata Hijau Group, Rp11,8 triliun kepada Wilmar Group, dan Rp 4,8 triliun kepada Musim Mas Group. Namun majelis hakim menyatakan ketiganya lepas dari segala tuntutan (onslag), berbeda jauh dari harapan penuntut umum.
Kejagung kemudian menemukan indikasi suap dalam proses penanganan perkara tersebut. Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Muhammad Arif Nuryanta (MAN), Ketua PN Jakarta Selatan (saat itu Wakil Ketua PN Jakpus), Marcella Santoso (MS) dan Ariyanto (AR), pengacara tiga korporasi terdakwa, Wahyu Gunawan (WG), Panitera Muda di PN Jakarta Utara.
Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar, uang suap sebesar Rp 60 miliar diduga diberikan oleh MS dan AR kepada Arif melalui WG.
“Penyidik telah menemukan bukti cukup bahwa yang bersangkutan menerima Rp 60 miliar untuk pengaturan putusan onslag,” ungkap Qohar dalam konferensi pers, Sabtu, 12 April 2025.
Qohar menambahkan bahwa penyidikan kini diperluas ke arah majelis hakim yang menangani perkara, dan Kejagung sedang menjemput para hakim untuk dimintai keterangan lebih lanjut. HUM/GIT
