JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Kasus dugaan kekerasan seksual yang menjerat Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Edy Meiyanto, mendapat sorotan tajam dari DPR RI. Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, mendesak agar Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) Edy dicabut dan ia diblacklist dari dunia pendidikan tinggi.
“NIDN-nya dicabut atau diblacklist sehingga (pelaku) tidak bisa mengajar di perguruan tinggi lainnya,” tegas Hetifah pada Minggu, 6 April 2025.
Ia menyayangkan kejadian ini, terlebih pelaku merupakan sosok dengan jabatan akademik tertinggi, yaitu guru besar.
“Semoga sanksi yang diberikan dalam waktu dekat ini bisa memberi efek jera. Jangan sampai ada lagi kekerasan seksual bermodus bimbingan atau bentuk lain yang merugikan mahasiswa,” tambahnya.
UGM: Pelanggaran Berat, Terancam Pemberhentian
Sebelumnya, Sekretaris UGM, Andi Sandi, mengungkap bahwa kasus ini mulai bergulir sejak 2023 dan laporan resmi baru masuk ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) pada 2024.
Hasil pemeriksaan Satgas PPKS menyatakan bahwa Edy melanggar Pasal 3 ayat 2 Peraturan Rektor UGM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
“Rekomendasi dari Satgas PPKS pada akhir 2024 menyebutkan sanksi sedang hingga berat. Mulai dari skorsing hingga pemberhentian tetap,” jelas Sandi.
Pihak kampus telah mencopot Edy dari seluruh jabatan struktural dan kegiatan tridharma perguruan tinggi sejak pertengahan 2024.
Desakan Penghapusan NIDN Menguat
Usulan penghapusan NIDN menjadi perhatian serius DPR sebagai bentuk perlindungan terhadap mahasiswa dan menjaga integritas dunia akademik. Jika NIDN dicabut, maka pelaku tidak bisa lagi berpindah dan mengajar di perguruan tinggi lain di Indonesia. HUM/GIT
