JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi I DPR RI meminta Polisi Militer (POM) TNI untuk segera mengungkap kasus dugaan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap seorang jurnalis perempuan berinisial J (23) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kasus ini diduga melibatkan seorang prajurit TNI Angkatan Laut (AL) berpangkat Kelasi I, bernama Jumran.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, mendesak TNI untuk membuka perkembangan kasus ini secara transparan kepada publik.
“Kita terus meminta agar POM TNI membuka kasus ini agar masyarakat tahu apa yang terjadi dan sejauh mana proses hukumnya,” ujar Dave kepada wartawan, Jumat 4 April 2025.
Informasi mengenai status tersangka Jumran pertama kali diungkap oleh keluarga korban, yang mengaku mendapatkan konfirmasi dari penyidik. Namun, hingga saat ini, pihak Denpomal Banjarmasin belum memberikan keterangan resmi kepada awak media.
Dave juga menegaskan bahwa DPR akan membahas kasus ini dalam Rapat Kerja (Raker) bersama TNI setelah masa sidang DPR dibuka kembali.
“Pada saat raker yang akan datang, kasus ini akan masuk dalam agenda pembahasan,” tegasnya.
Keluarga korban mengungkapkan fakta baru bahwa korban tidak hanya dibunuh, tetapi juga mengalami kekerasan seksual sebelum meninggal. Hal ini diungkapkan oleh pengacara keluarga, Muhamad Pazri, berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan.
“Berdasarkan alat bukti, kami sampaikan bahwa korban mengalami kekerasan seksual, ini adalah pemerkosaan,” ujar Pazri, Kamis 3 April 2025.
Pazri menyebut keluarga korban memiliki foto dan video sebagai bukti kuat bahwa korban mengalami pemerkosaan sebelum dibunuh.
“Semua kejadian ini diceritakan korban kepada kakak iparnya pada 26 Januari 2025. Korban bahkan sempat menunjukkan bukti berupa video pendek dan beberapa foto,” jelasnya.
Kasus ini menjadi perhatian luas karena melibatkan oknum anggota TNI AL. DPR dan publik mendesak TNI untuk tidak menutup-nutupi kasus ini, serta memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan.
Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya, serta memastikan pelaku mendapat hukuman setimpal sesuai hukum yang berlaku. HUM/GIT
