JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan kasus suap proyek di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan.
Setelah menahan enam tersangka yang terdiri dari Kepala Dinas PUPR dan anggota DPRD OKU, KPK kini mendalami kemungkinan keterlibatan Bupati atau Wakil Bupati OKU dalam perkara ini.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa investigasi akan diperluas untuk mengungkap pihak lain yang terlibat.
“Kami sedang melakukan investigasi lebih dalam terhadap enam tersangka yang sudah ditahan. Penyidik juga akan mendalami keterlibatan pihak lain yang diduga berperan dalam pencairan uang muka suap,” ujar Setyo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Minggu 16 Maret 2025.
Setyo menjelaskan bahwa proses pencairan uang dalam kasus ini melibatkan beberapa pihak, termasuk kemungkinan adanya peran pejabat sebelumnya yang akan ditelusuri lebih lanjut.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menambahkan bahwa pihaknya juga menelusuri apakah ada anggota DPRD OKU lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Selain itu, KPK juga menyelidiki kemungkinan adanya pertemuan antara DPRD dan Bupati OKU terkait proyek tersebut.
“Kita akan meminta keterangan dari anggota DPRD lainnya serta menelusuri pertemuan-pertemuan yang melibatkan pejabat bupati sebelum dan setelah pelantikan tahun 2025. Hal ini berkaitan dengan penentuan besaran pokok pikiran (pokir) dalam APBD,” jelas Asep.
Kasus ini bermula saat pembahasan RAPBD OKU Tahun Anggaran 2025, di mana sejumlah anggota DPRD meminta jatah pokok pikiran (pokir) kepada pemerintah. Ketua dan Wakil Ketua DPRD OKU mendapat jatah proyek senilai Rp 5 miliar. Anggota DPRD lainnya mendapatkan proyek senilai Rp 1 miliar. Total nilai proyek yang semula Rp 35 miliar dikurangi karena keterbatasan anggaran.
Meskipun demikian, fee proyek tetap dipatok 20 persen untuk DPRD dan 2 persen untuk Dinas PUPR, dengan total fee untuk DPRD mencapai Rp 7 miliar.
Kepala Dinas PUPR OKU, Nopriansyah, menawarkan sembilan proyek kepada dua pihak swasta, Fauzi dan Ahmad, dengan kesepakatan commitment fee 2 persen untuk PUPR dan 20 persen untuk DPRD. Nopriansyah juga mengatur agar proyek-proyek tersebut dikerjakan oleh pihak yang telah ditentukan.
KPK masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap aktor lain dalam skandal suap proyek Dinas PUPR OKU ini. HUM/GIT
