SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, kembali melakukan inspeksi mendadak terhadap tiga kasus penipuan yang melibatkan perubahan kepemilikan rumah secara ilegal setelah menerima laporan warga.
Armuji, yang akrab disapa Cakji, mengungkapkan bahwa kejadian serupa sering terjadi di Surabaya, bahkan belakangan ini semakin marak.
“Kejadian seperti ini sudah sangat sering terjadi di Surabaya. Mungkin dulu tidak terlalu terekspos,” ujar Cakji, Rabu, 12 Februari 2025 siang.
Cakji menyebutkan bahwa pada hari yang sama, ia menemukan tiga kasus serupa, antara lain di Jalan Medayu Utara Gang 31 terkait pembelian tanah yang jelas status hukumnya, tetapi belum dapat diubah nama pemiliknya. Selain itu, ada juga kasus di Jalan Tambak Medokan Ayu, serta di Tenggilis Lama 3 B No 56 yang melibatkan manipulasi jual beli tanah.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah dugaan penipuan di Jalan Tenggilis Lama 3 B No 56. Diduga, seorang penghuni kos perempuan berinisial TRD telah mengubah kepemilikan rumah milik MRA, warga Surabaya, tanpa seizin pemiliknya.
“Setelah melihat media sosial saya, saya menyadari bahwa banyak hal yang mungkin dianggap remeh atau diabaikan begitu saja, namun ternyata dalam satu hari ini saya menemui tiga kasus seperti ini,” jelasnya.
Dalam kasus ini, kronologi bermula ketika TRD yang awalnya hanya menyewa kamar kos di rumah MRA, menawarkan kerja sama bisnis laundry dan membantu mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) dengan janji bahwa rumah MRA bisa dikembangkan menjadi tiga ruko.
Namun, TRD justru memanfaatkan kepercayaan tersebut untuk menguasai properti MRA. Dengan alasan untuk mempermudah transaksi jual beli, ia menyarankan agar sertifikat rumah tersebut dipecah.
Tanpa rasa curiga, MRA mengikuti saran tersebut, namun kemudian baru mengetahui bahwa sertifikat rumahnya telah dialihkan ke TRD melalui dokumen hibah yang ditandatangani tanpa sepengetahuannya.
Menanggapi kasus ini, Wawali Surabaya Armuji mengingatkan warga agar lebih berhati-hati saat menandatangani dokumen.
“Kami juga meminta Polrestabes segera menyelesaikan persoalan ini. Kami mengimbau seluruh warga Surabaya untuk tidak mudah memberikan tanda tangan,” tegasnya.
Cakji juga menyoroti bagaimana pelaku seperti TRD dapat mengubah kepemilikan rumah, memecah surat tanah, bahkan menyertifikatkan properti tanpa izin pemilik yang sah.
“Yang lebih tragis lagi, mereka bahkan bisa menjual properti tersebut tanpa sepengetahuan pemilik aslinya. Ini yang harus benar-benar dicermati. Tanda tangan itu sangat penting. Jangan sembarangan dan pastikan untuk membaca dengan teliti,” tambahnya.
Cakji menegaskan bahwa Pemerintah Kota Surabaya sangat tegas terhadap praktik mafia tanah. Ia juga menekankan bahwa penyelesaian hukum adalah wewenang kepolisian, tetapi pihaknya akan terus berupaya agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.
“Pemkot sangat tegas terhadap mafia tanah. Tadi juga Permadi bilang ini yang mengaku. Jadi, jika ada barang-barang yang tidak dikembalikan, kami akan segera mengambil langkah tegas,” pungkasnya. HUM/CAK
