JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Seluruh pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta dicopot dari jabatannya menyusul dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap warga negara (WN) China.
Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, yang mengaku telah menerima laporan lengkap terkait kasus dugaan pemerasan tersebut.
“Kami berterima kasih atas informasi ini. Semua pejabat yang tercantum dalam data laporan langsung kami tarik dari tugas di Soetta dan diganti,” kata Agus dalam pernyataan tertulis, Sabtu, 1 Februari 2025.
Agus menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran, dan pejabat yang terbukti terlibat akan diberikan hukuman sesuai aturan yang berlaku.
“Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Kami akan menjatuhkan sanksi setimpal dengan kadar pertanggungjawaban masing-masing,” tegasnya.
Dalam surat yang dirilis pada 21 Januari 2025, Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (Kedubes China) melaporkan bahwa mereka telah berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Jakarta untuk menyelesaikan 44 kasus pemerasan, dengan total dana pungli sebesar Rp32,75 juta dikembalikan kepada lebih dari 60 WN China.
Kasus ini diduga berlangsung dari Februari 2024 hingga Januari 2025.
“Ini hanya puncak gunung es. Masih banyak WN China yang menjadi korban tetapi tidak melaporkan kejadian ini karena jadwal perjalanan yang ketat atau takut akan pembalasan di masa mendatang,” demikian isi pernyataan Kedubes China.
Sebagai langkah pencegahan, Kedubes China meminta agar di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dipasang papan peringatan berbahasa Mandarin, Indonesia, dan Inggris dengan pesan:
🔹 “Dilarang memberi tip”
🔹 “Silakan lapor jika terjadi pemerasan”
Selain itu, mereka juga mengusulkan agar agen perjalanan China diberikan instruksi resmi untuk tidak menyarankan wisatawan menyuap petugas imigrasi.
Kedubes China menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri RI atas bantuan dalam penanganan kasus ini. Namun, hingga berita ini diturunkan, perwakilan Kedubes China, Liu Lin, belum memberikan tanggapan terkait surat tersebut. HUM/GIT
