GRESIK, Memoindonesia.co.id – Sinergi antara pemerintah, khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan masyarakat dalam upaya nenjaga dan melindungi hak atas tanah, khususnya yang berkaitan dengan aset keagamaan dan sosial, menjadi komitmen Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Gresik.
Bertempat di Aula Masjid Agung Maulana Malik lbrahim Gresik, Rabu, 30 Oktober 2024, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Kamaruddin, menghadiri undangan PIt Bupati Gresik Dr Hj Aminatun Habibah, M.Pd, pada acara lstighosah dalam rangka Peringatan Hari Santri Nasional 2024.
Dalam momentum yang penuh makna ini, sekaligus dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, Asistensi Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik.
MoU itu ditandatangani Ketua PCNU Gresik, K.H. Mulyadi, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Kamaruddin sebagai simbol komitmen bersama dalam mendukung tertib administrasi dan keamanan aset pertanahan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Gresik.
Kepala Kantor Pertanahan Gresik, Kamaruddin mengatakan, kerjasama ini juga merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang telah disepakati pada 9 Agustus 2022. Dalam nota tersebut mendorong pelaksanaan pendaftaran tanah serta asistensi terkait penanganan permasalahan pertanahan NU secara nasional.
“Tujuan digelarnya kerjasama ini guna memperkuat kemitraan antara PCNU dan instansi agraria lokal. Kami dengan PCNU berkomitmen untuk memastikan hak-hak pertanahan milik NU dan masyarakat terlindungi dan tertib administrasi,” ujar Kamarudin.
Adapun poin-poin dalam perjanjian ini meliputi beberapa aspek penting dalam pengelolaan tanah diantaranya, proses pendaftaran tanah mencakup tanah wakaf, aset Badan Hukum NU, serta tanah milik pengurus dan anggota NU di Kabupaten Gresik. Pendaftaran meliputi penerbitan sertifikat tanah, termasuk sertifikat elektronik untuk memudahkan administrasi.
Selain itu BPN juga akan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran tanah wakaf serta edukasi bagi masyarakat NU terkait proses persiapan dan pelaksanaan pendaftaran tanah. Hal ini menjadi bagian dari asistensi dalam menangani permasalahan pertanahan yang mungkin dihadapi PCNU Gresik, seperti mediasi konflik dan pendampingan hukum. Dukungan ini juga mencakup pemeliharaan data pendaftaran tanah, seperti perpanjangan hak atas tanah, alih fungsi, atau tukar menukar tanah wakaf.
“Untuk memastikan kelancaran proses, nanti akan ditunjuk tim teknis yang terdiri dari perwakilan PCNU Gresik dan beberapa pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Tim ini bertanggung jawab mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama,” imbuhnya.
Untuk diketahui, dalam acara ini selain turut dihadiri oleh Dr Hj Aminatun Habibah, M.Pd yang didampingi oleh jajaran Forkopimda, sejumlah Kyai Nahdlatul Ulama (NU) dan jajaran pengurus PCNU Kabupaten Gresik turut hadir pada acara tersebut. HUM/CAK
