JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras Presiden saat penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada 2020. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya terkait hal ini.
Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi bansos di Kementerian Sosial pada tahun 2020, di mana mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT). Jokowi menyatakan bahwa kasus ini merupakan tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi sebelumnya.
“Ya itu saya kira tindak lanjut dari peristiwa yang lalu,” kata Jokowi seusai meninjau RSUD Tamiang Layang, Barito Timur, Kalimantan Tengah, Kamis, 27 Juni 2024. Jokowi mempersilakan KPK mengusut kasus tersebut sesuai dengan wewenangnya. “Silakan diproses hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki aparat hukum,” lanjut Jokowi.
KPK Panggil 2 ASN Kemensos
KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan bansos beras Presiden saat penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada 2020. Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan dua orang saksi terkait kasus tersebut.
“Hari ini Kamis (27 Juni 2024) pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial tahun 2020,” kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis, 27 Juni 2024.
Tessa mengatakan pemeriksaan akan dilakukan di BPKP, Jawa Barat. Berikut rincian saksi yang dipanggil KPK:
1. Fajar Khoerul, ASN pada Kementerian Sosial RI
2. Annastasia Hustiantie, ASN pada Kementerian Sosial RI
Kerugian Rp 125 Miliar
Kasus ini mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 125 miliar. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada (MEP), Ivo Wongkaren, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka di kasus korupsi penyaluran bansos Kemensos.
“Kerugian sementara Rp 125 miliar,” kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, Rabu, 26 Juni 2024.
Tessa menjelaskan bahwa saat ini kasus tersebut tengah dikembangkan penyidikannya. Tim penyidik mengusut dugaan korupsi pengadaan bansos Presiden saat penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020.
“Ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial Presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020. Jadi pengadaan bansos Presiden di tahun 2020. Perkaranya itu,” ujar Tessa.
Modus Kasus
Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengatakan modus kasus ini tidak berbeda jauh dengan korupsi beras bansos untuk KPM pada PKH di Kemensos tahun 2020-2021. Tessa menjelaskan bahwa pelaku menurunkan kualitas bansos.
“(Modusnya) pengurangan kualitas bansos,” kata Tessa kepada wartawan, Rabu, 26 Juni 2024. HUM/GIT