JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Pusat Data Nasional (PDN) terkena gangguan akibat serangan siber ransomware. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkap bahwa peretas meminta tebusan sebesar Rp 131 miliar.
Serangan ini berdampak pada sejumlah instansi pemerintah, termasuk sistem keimigrasian. Ditjen Imigrasi menyampaikan bahwa serangan ke PDN mengakibatkan layanan keimigrasian terganggu. Dalam unggahan akun Instagram resmi Ditjen Imigrasi, Kamis 20 Juni 2024, dijelaskan mengenai gangguan yang terjadi pada sistem keimigrasian.
“Saat ini sedang terjadi gangguan kesisteman pada Pusat Data Nasional (PDN) sehingga berdampak pada seluruh layanan keimigrasian,” ucap Ditjen Imigrasi.
Pemerintah pun berjibaku melakukan perbaikan. Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyebut adanya permasalahan teknis yang menyebabkan gangguan pada pusat data.
“Kemungkinan ada permasalahan-permasalahan teknis yang kita juga ketahui jangan sampai terjadi di kemudian hari. Biasa kan, kalau peralatan-peralatan mesti ada kelemahannya yang perlu kita antisipasi,” ungkap Hadi.
“Mudah-mudahan tidak terjadi lagi, dan ini perlu back up kan sebetulnya, ya. Itu mungkinkah back up-nya juga, juga jadi permasalahan,” tambahnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya masih mengumpulkan informasi terkait gangguan yang dialami Pusat Data Nasional (PDN) RI. Polri terus berupaya melakukan perbaikan.
“Kita sedang mengumpulkan informasi dan sedang kita dalami, bekerja sama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) apakah kendala teknis atau ada hal lain,” kata Sigit di The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin 24 Juni 2024.
Secara umum, sistem data berpotensi menjadi sasaran serangan. Polri terus berupaya mengikuti setiap perkembangan yang ada. Selain itu, kata Sigit, perbaikan-perbaikan terus dilakukan sebagai upaya lainnya.
“Jadi tentunya kita mengikuti setiap perkembangan, apalagi yang potensial itu muncul dari serangan ada beberapa sistem keamanan yang tentunya harus kita jalani dengan cara-cara salah satunya adalah bahwa sistem keamanan harus menggapai tier tertentu sehingga kemudian akan terjadi lebih aman,” jelasnya.
“Tentunya kita selalu mengikuti semuanya, melakukan perbaikan-perbaikan sistem keamanan negara ini,” imbuh dia.
210 Data Instansi Terdampak
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan bahwa sebanyak 210 data instansi pemerintah terdampak serangan peretas. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan instansi pemerintah yang diserang termasuk pemerintah di daerah.
“Dari data yang terdampak ada 210 instansi, baik itu di pusat maupun daerah. Tadi, (Ditjen) Imigrasi berhasil melakukan relokasi dan menyalakan layanannya. Kemudian, LKPP sudah on, Kemenko Marves juga ada perizinan sudah on, dan (Pemerintah) Kota Kediri sudah on, dan yang lainnya lagi dalam proses. Jadi, kita memigrasi data-datanya,” ujar Semuel di Gedung Kementerian Kominfo.
Sampai saat ini, pemerintah berupaya terus melakukan pemulihan. Belum diketahui kapan akan pulih, Semuel hanya menjanjikan bahwa masalah ini akan secepatnya ditangani.
“Nah ini prosesnya bagaimana, kecepatannya harusnya bisa dipercepat apabila ada koordinasi antara tenant dengan penyedia layanan cloud-nya,” kata Semuel.
Lebih lanjut, Dirjen Aptika menyebutkan berbagai pihak terkait, mulai dari Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cyber Crime Polri, Telkom, dan instansi pemerintah terkait lainnya terus menelusuri penyebab serangan siber ransomware tersebut.
“Memang untuk masalah sekarang adalah investigasi atau digital forensik dan kami masih berproses, jadi sabar dulu. Dan, karena ini varian baru, jadi kami berkoordinasi dengan berbagai organisasi, baik dalam maupun luar negeri untuk serangan ransomware ini. Jadi, saat ini belum bisa dijabarkan lebih detail lagi,” pungkasnya.
Peretas Minta Tebusan Rp 131 Miliar
Budi Arie mengonfirmasi bahwa ada permintaan uang tebusan dari peretas.
“Menurut tim, (uang tebusan) 8 juta dolar,” ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Budi menjawab pertanyaan wartawan apakah ada permintaan uang tebusan di balik serangan ransomware tersebut.
Dia tak berbicara banyak mengenai uang tebusan itu dan langsung meninggalkan wartawan karena hendak mengikuti sidang kabinet paripurna bersama Presiden Joko Widodo.
“Ini serangan virus LockBit 3.0,” jelasnya. HUM/GIT
