SURABAYA, Memoindonesia.co.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengomentari status Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mendagri menyatakan bahwa semua kepala daerah yang tersandung kasus akan segera dinonaktifkan.
“Terdapat aturan yang mengatur hal ini. Semua kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka akan dinonaktifkan, dengan wakilnya bertindak sebagai pelaksana,” ujar Tito di Balai Kota Surabaya dalam kegiatan Hari Otonomi Daerah XXVIII, Kamis, 25 April 2024.
Namun, Tito tidak mengungkapkan apakah status Gus Muhdlor, panggilan akrab Bupati Sidoarjo, sudah dinonaktifkan atau belum. Mendagri hanya menjelaskan mengenai prosedur yang mengharuskan kepala daerah dinonaktifkan.
“Ini saya bicarakan dari segi prosedur. Jika sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka bisa dinonaktifkan. Namun jika menjadi terdakwa dan mengikuti proses hukum lainnya, akan ada pemberhentian sementara. Jika terbukti bersalah, barulah terjadi pemberhentian permanen,” jelasnya.
Mantan Kapolri periode 2016-2019 tersebut tidak membahas secara mendalam mengenai kasus yang menimpa Muhdlor. Menurut Tito, kasus tersebut merupakan kewenangan KPK.
“Saya hanya mengomentari prosedur, bukan substansi kasusnya karena itu merupakan ranah KPK,” tandasnya.
Sebelumnya dilaporkan, KPK secara resmi menetapkan Ahmad Muhdlor Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
“Kami memastikan bahwa yang bersangkutan menjabat sebagai bupati di Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2021 hingga saat ini,” ungkap Ali Fikri, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, dalam keterangan resmi yang diterima pada Selasa, 16 April 2024.
Ali Fikri juga menjelaskan bahwa penetapan tersebut berdasarkan analisis Tim Penyidik yang menemukan keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi di BPPD Pemkab Sidoarjo.
“Dikarenakan diduga terlibat dalam aliran uang yang tidak sah,” tambahnya. HUM/GIT
