MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Seni Budaya
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Indeks
MemoIndonesia.co.id
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Ekbis
  • Hukum
  • Gaya Hidup
  • Foto
  • Indeks
Search
  • Kategori Berita
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Pendidikan
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Olahraga
    • Religi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Link Terkait
    • Redaksi
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Disclaimer
    • Privacy Policy
    • Pedoman Media Siber
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2023 - MemoIndonesia.co.id

Laporkan Ganjar ke KPK Usai Pilpres, IPW Bantah Politisasi

Publisher: Redaktur 7 Maret 2024 2 Min Read
Share
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso.
Ad imageAd image

JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Achmad Baidowi atau Awiek, Ketua DPP PPP, menilai adanya dugaan politisasi dalam pelaporan terhadap Ganjar Pranowo ke KPK karena dilakukan saat proses pemilihan presiden masih berlangsung. Namun, Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, membantah adanya politisasi dalam tindakan tersebut.

Menurut Sugeng, pengaduan IPW terhadap Ganjar sudah tertunda lebih dari 10 bulan sejak masyarakat memberikan informasi kepada IPW. Pelaporan tersebut ditunda karena situasi politik yang tidak kondusif selama proses pemilihan presiden.

“Laporan ini sebenarnya bisa dilakukan 10 bulan lalu. Namun, kami menghormati proses pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada saat itu,” ungkap Sugeng kepada wartawan pada Rabu, 6 Maret 2024.

Baca Juga:  Jaksa Ungkap Eks Sekretaris MA Nurhadi Cuci Uang Pakai Rekening Menantu

Sugeng menjelaskan bahwa IPW memilih melaporkan kasus ini pada Selasa, 5 Maret, setelah menerima pertanyaan dari masyarakat mengenai perkembangan laporannya.

“Tindakan yang tepat menurut IPW adalah melaporkan kasus ini kemarin, karena masyarakat juga bertanya-tanya tentang laporan kami. Jadi kami baru melaporkannya kemarin,” tambahnya.

Sugeng menegaskan bahwa IPW tidak menanggapi tudingan politisasi tersebut. IPW selalu bertindak sesuai dengan hukum dan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Dia berharap KPK akan menindaklanjuti laporan mereka secara hukum.

“Saya tidak akan memberikan tanggapan lebih lanjut terkait pendapat dari berbagai pihak mengenai dugaan politisasi ini. Tindakan IPW selalu didasarkan pada aspek hukum dalam mengawal kasus korupsi. Kami hanya berharap KPK akan memproses kasus ini secara adil dan sesuai dengan hukum,” tegasnya.

Baca Juga:  Dewas KPK Selidiki Dugaan Pelanggaran Etik 2 Pimpinan KPK, Termasuk SYL

Sebelumnya, Achmad Baidowi atau Awiek dari DPP PPP menyatakan bahwa melaporkan Ganjar Pranowo adalah bagian dari proses hukum yang wajar. Meskipun demikian, dia mengakui bahwa publik mungkin akan menyimpulkan adanya politisasi karena pelaporan tersebut dilakukan dekat dengan pemilihan presiden.

“Hak untuk melaporkan adalah hak setiap orang dan proses hukum harus dilaksanakan terhadap siapapun. Tetapi karena pelaporan ini dekat dengan pemilihan presiden, orang-orang akan mencurigai adanya politisasi,” ungkapnya. CAK/RAZ

TAGGED: Achmad Baidowi, Awiek, cashback, Ganjar Pranowo, Gratifikasi, IPW, Ketua DPP PPP, KPK, Mantan Dirut Bank Jateng, Mantan Gubernur Jateng, Pilpres, Supriyatno
Share this Article
Facebook Twitter Pinterest Whatsapp Whatsapp Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Wink0
Leave a comment

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ad imageAd image

BERITA TERKINI

Kajari Sampang Fadilah Helmi Dibawa ke Jakarta untuk Pemeriksaan Kejaksaan Agung
22 Januari 2026
Kajari Sampang Fadilah Helmi Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang
22 Januari 2026
Roy Suryo Dampingi Tiga Tersangka Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi di Polda Metro
22 Januari 2026
KPK Geledah Rumah Wali Kota Madiun Terkait Kasus Pemerasan Dana CSR
22 Januari 2026
Relawan Agam Rinjani Turun Bantu Operasi SAR ATR 42-500 di Gunung Bulusaraung Pangkep
22 Januari 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Kajari Sampang Fadilah Helmi Dibawa ke Jakarta untuk Pemeriksaan Kejaksaan Agung
22 Januari 2026
Kajari Sampang Fadilah Helmi Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang
22 Januari 2026
Roy Suryo Dampingi Tiga Tersangka Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi di Polda Metro
22 Januari 2026
KPK Geledah Rumah Wali Kota Madiun Terkait Kasus Pemerasan Dana CSR
22 Januari 2026
Ad imageAd image

TERPOPULER

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta Galih P Kartika Perdhana bersama Kakanwil Ditjen Imigrasi DKI Jakarta Pamuji Raharja (kanan) menyambut rombongan Ombudsman RI dipimpin Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih.
Sinergi Imigrasi–Ombudsman RI, Layanan Kedatangan WNA di Soekarno-Hatta Kian Profesional
20 Januari 2026
Fraksi PDI-P DPR Rotasi Anggota Komisi, Adian Napitupulu dan Rieke Diah Pitaloka Bergeser
21 Januari 2026
Gerindra Jatim Tegaskan Wali Kota Madiun Maidi Bukan Kader Usai Terjaring OTT KPK
21 Januari 2026
DVI Polda Sulsel Terima Dua Jenazah Korban Kecelakaan Pesawat ATR 42-500 di Makassar
21 Januari 2026

Baca Berita Lainnya:

Kejaksaan

Kajari Sampang Fadilah Helmi Dibawa ke Jakarta untuk Pemeriksaan Kejaksaan Agung

Kejaksaan

Kajari Sampang Fadilah Helmi Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Hukum

Roy Suryo Dampingi Tiga Tersangka Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi di Polda Metro

Korupsi

KPK Geledah Rumah Wali Kota Madiun Terkait Kasus Pemerasan Dana CSR

MemoIndonesia.co.id

Memo Indonesia adalah media online yang menyajikan beragam informasi dari seluruh sudut nusantara.

Quick Links
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Pedoman Pemberitaan Ramah Anak
About US
  • Kontak
  • Tentang Kami
  • Karir
  • Redaksi

Copyright 2023 – MemoIndonesia.co.id

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?